Tanggapan Kontrak Politik dengan PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo: Soal Menteri Hak Prerogatif Presiden

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 14 Juni 2023 - 08:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HAIINDONESIA.COM – Calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memberikan penjelasan resmi terkait kabar kontrak politik dengan PDIP.

Ganjar Pranowo membantah soal adanya kontrak politik dengan partai untuk pemilihan menteri jika dirinya terpilih menjadi Presiden.

Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 13 Juni 2023.

Seusai dirinya menghadiri rapat terbatas (ratas) terkait dengan penataan kawasan Candi Borobudur bersama Presiden Jokowi.

“‘Kan sistem presidensial itu soal menteri prerogatif presiden, jadi serahkan presiden,” kata Ganjar saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan.

Baca artikel menarik lainnya, di sini: Sandiaga Uno Gabung PPP, Achmad Baidowi: Peluang Diusulkan Sebagai Cawapres Semakin Besar

Sebelumnya, pada hari Minggu (11/6/2023), kader PSI Ade Armando melalui akun Twitter bernama pengguna adearmando61 menulis:

“Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP.”

Akan tetapi, pada hari Selasa (13/6), Ade Armando mengklarifikasi cuitan sebelumnya dengan menyatakan;

“Ganjar Pranowo sudah mengklarifikasi bahwa kalau nanti dia jadi presiden, yang akan menentukan siapa anggota kabinetnya, ya, dia sendiri. Bukan partai!”

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah juga menegaskan bahwa tidak ada kontrak politik antara Ganjar Pranowo dengan PDI Perjuangan apabila Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden.

“Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden,” kata Said Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Baca Juga:

2 Inisial Perusahaan Pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan di Laut Bekasi Diungkap Menteri Nusron Wahid

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah, Gusdurian: Usut Tuntas

Nusron Wahid Tanggapi Laporan MAKI ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Penerbitan Sertifikat Lahan di Laut

Said Abdullah menjelaskan bahwa satu-satunya kontrak politik antara Ganjar dan PDI Perjuangan adalah menjalankan cita-cita perjuangan partai, yakni menyejahterakan rakyat.***

Berita Terkait

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia Tanggapi Isu Tentang Resufle Menteri di Kabinet Merah Putih
Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah, Gusdurian: Usut Tuntas
Kepastian Waktu Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto Masih Belum Jelas
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ungkap Sikap Politik Partainya Terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo.
Puan Maharani Ungkap Kondisi PDIP Terkini Usai Ketua Umum Megawati Soekarnoputri Dituntut Mundur
Hasto Kristiyanto Siapkan Pledoi atau Pembelaan Dìri dalam 7 Bahasa, PDI Perjuangan Ungkap Alasannya
KPK Sita Alat Bukti Surat Catatan dan Barang Bukti Elektronik Usai Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
KPK akan Cari Semua Pihak yang Terlibat, Ada yang Sebut Harun Masiku Sudah Berganti Kewarganegaraan
Oke Media Network (OMN) mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release, content placement, dan iklan. Penting untuk instansi, organisasi, dunia bisnis, dan tokoh publik. Kerja sama, hubungi: 08531-5557788

Berita Terkait

Sabtu, 15 Februari 2025 - 15:15 WIB

Sustainability Report & Annual Report: Solusi Waktu yang Semakin Sempit dan Deadline OJK Sudah di Depan Mata

Kamis, 6 Februari 2025 - 11:53 WIB

Jelang Bulan Suci Ramadhan, Wamentan Sudaryono Pastikan Daging Sapi dan Kerbau Aman dan Terkendali

Sabtu, 1 Februari 2025 - 15:12 WIB

2 Inisial Perusahaan Pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan di Laut Bekasi Diungkap Menteri Nusron Wahid

Selasa, 21 Januari 2025 - 07:37 WIB

Sebut Menuju Swasembada Energi, Presiden Prabowo Subianto Resmikan 37 Proyek Listrik di 18 Provinsi

Rabu, 15 Januari 2025 - 16:46 WIB

BNI Targetkan KPR Bersubsidi Naik Jadi Rp1,8 Tiliun pada 2025, Dukung Program Pemerintah 3 Juta Rumah

Kamis, 9 Januari 2025 - 07:45 WIB

Banyak Warga Terlibat di Dapur Makan Bergizi Gratis, Program yang Diinisiasi Prabowo Buka Lapangan Kerja

Selasa, 31 Desember 2024 - 08:30 WIB

Butuh Anggaran Rp1,5 Triliun, Agus Harimurti Yudhoyono: Untuk Peremajaan dan Pengadaan Kapal Laut Baru

Senin, 16 Desember 2024 - 16:34 WIB

Hingga 31 Januari 2025, Persrilis.com Beri Diskon 50 Persen di 150+ Portal Berita Jaringan Sapulangit Media

Berita Terbaru