Politik Uang dan Tantangan Mempertahankan Kehormatan Politik di Indonesia

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 29 September 2023 - 15:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief Saat Menjadi Narasumber Bimtek DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota DPP Partai Bulan Bintang di Swiss-Belresidences, Jakarta, Rabu (29/9). (DPP PBB)

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief Saat Menjadi Narasumber Bimtek DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota DPP Partai Bulan Bintang di Swiss-Belresidences, Jakarta, Rabu (29/9). (DPP PBB)

INDONESIAOKE.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melangkah tegas dalam upayanya untuk memerangi praktik penyalahgunaan kewenangan dalam kontestasi pemilu.

Salah satu langkah konkret yang telah mereka ambil adalah penyusunan Pedoman Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).

Dalam upaya menjelaskan urgensi keberadaan panduan ini, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, menjelaskan tema “Membangun Integritas Partai Politik yang Anti Money Politic” saat menjadi narasumber dalam acara Bimtek Anggota DPRD Partai Bulan Bintang di Jakarta pada Jumat (29/9/2023).

Amir Arief menekankan bahwa pencegahan politik uang memerlukan partisipasi aktif dari partai politik (parpol) serta masyarakat yang berintegritas.

Politik uang, yang telah menjadi kebiasaan dalam konteks politik di masyarakat, bukanlah masalah yang bisa diatasi dengan mudah.

Untuk memutus rantai politik uang, dibutuhkan tidak hanya integritas dari kalangan politikus, tetapi juga peran serta masyarakat yang tegas menolak praktik tersebut.

KPK memandang bahwa parpol merupakan salah satu dari tiga komponen penting dalam menciptakan mekanisme politik yang cerdas dan berintegritas.

Parpol memiliki peran sentral dalam kontestasi politik di Indonesia, sebagai penyalur suara rakyat yang mengantarkan kadernya ke jabatan publik, baik di eksekutif maupun legislatif.

Parpol memiliki tugas dan wewenang penting dalam membuat kebijakan dan mengusulkan Undang-Undang (UU) yang berhubungan erat dengan kepentingan rakyat.

Amir Arief menjelaskan bahwa saat ini pemilu bukan lagi arena kontestasi ideologis, tetapi seringkali menjadi ajang persaingan antar kader partai yang menggunakan politik uang untuk memperoleh dukungan.

Ini adalah tantangan besar dalam memelihara integritas politik.

Dalam konteks pencegahan politik uang, Amir Arief menyatakan bahwa kepemimpinan partai politik memegang peran sentral.

Baca Juga:

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru dalam Kasus Dugaan Korupsi Proyek Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Kejaksaan Agung Tanggapi Pernyataan KPK Terkait dengan Penanganan Dugaan Kasus Korupsi di LPEI

KPK Naikkan Status Dugaan Korupsi LPEI ke Tingkat Penyidikan Usai Menkeu Sri Mulyani Lapor ke Kejagung

KPK bahkan siap bekerja sama dengan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam memberikan pendidikan anti politik uang kepada kader-kader partai.

Amir Arief menyampaikan apresiasi kepada pimpinan PBB yang secara rutin memberikan pendidikan antikorupsi kepada para kader dalam berbagai kegiatan bimtek.

Hal ini merupakan langkah positif dalam membangun kesadaran antikorupsi di kalangan politisi.

Hasil kajian KPK terkait politik uang mencatat bahwa sebanyak 72 persen pemilih menerima politik uang.

Dari angka tersebut, 82 persen di antaranya adalah perempuan dengan rentang usia di atas 35 tahun.

Faktor terbesar yang mendorong perempuan menerima politik uang adalah faktor ekonomi, tekanan dari pihak lain, ketidakberdayaan terhadap sanksi, dan kurangnya pengetahuan tentang politik uang.

Amir Arief menegaskan bahwa politik uang adalah akar masalah dalam sektor politik.

Praktik politik uang, yang lebih dikenal dengan istilah ‘Serangan Fajar’, merupakan tindak pidana yang berpotensi memicu terjadinya korupsi.

Dalam konteks pencegahan politik uang, langkah-langkah konkret seperti penyusunan Pedoman Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) oleh KPK dan peran aktif dari parpol dalam membangun integritas menjadi kunci utama dalam menjaga kebersihan dan kecerdasan mekanisme politik di Indonesia.

Berita Terkait

Jokowi dan Pabowo Subianto Terlihat Kompak Jelang Pelantikan, Pengamat Berikan Tangapannya
Ingin Himpun Seluruh Kekuatan Bangsa untuk Kompak dan Bersatu, Prabowo Subianto Hadiri Rakornas PKB
Partai Koalisi Mulai Setor Nama, Gerindra Sebut Prabowo Subianto Mulai Berdiskusi dengan Calon Menteri
Soal Calon Menteri Kabinet, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Sejumlah Pimpinan KIM Sudah Bahas
Andika Perkasa Nyatakan Optimis Bertarung dengan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen di Pilkada Jawa Tengah 2024
Jokowi Sebut PAN Harus Dapat Tambahan Kursi Menteri di Pemerintahan Prabowo, Begini Tanggapan Zulkifli Hasan
Terpilih Sebagai Plt Ketua Umum, Agus Gumiwang: Partai Golkar Komitmen untuk Sukseskan Prabowo – Gibran
Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono Ungkap Alasan Airlangga Hartarto Mundur dari Ketua Umum Golkar
Oke Media Network (OMN) mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release, content placement, dan iklan. Penting untuk instansi, organisasi, dunia bisnis, dan tokoh publik. Kerja sama, hubungi: 08531-5557788

Berita Terkait

Selasa, 29 Oktober 2024 - 08:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto Ingatkan Jangan Sampai Subsidi Dinikmati Orang Kaya, Harus Tepat Sasaran

Rabu, 23 Oktober 2024 - 11:25 WIB

Netizen Turut Bahagia Lihat Perempuan Muda Dapat Tandatangan Presiden Prabowo Subianto

Selasa, 22 Oktober 2024 - 15:38 WIB

Prabowo Jamu Makan Malam Para Pimpinan Negara Undangan di Istana, Apresiasi Kehadiran di Pelantikan

Sabtu, 19 Oktober 2024 - 15:59 WIB

Acara Pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Wakil Presiden Tiongkok Han Zheng akan Hadir

Rabu, 16 Oktober 2024 - 13:53 WIB

Soal Pemberhentian Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Presiden Jokowi Sudah Surati DPR RI

Kamis, 10 Oktober 2024 - 11:10 WIB

Rilispers.com Layani Publikasi Press Release di Portal Pers Daerah dari Pulau Sumatera Hingga Papua

Sabtu, 5 Oktober 2024 - 10:48 WIB

Kegiatan Tambang Emas Ilegal, KPK Wanti-wanti Pejabat Pemda Terkait Keterlibatan Tenaga Kerja Asing

Minggu, 29 September 2024 - 08:28 WIB

KPK Periksa Mantan Dirut PT PGN Jobi Triananda Hasjim dalam Kasus Jual Beli Gas dengan PT Inti Alasindo Energi

Berita Terbaru