Politik Uang dan Tantangan Mempertahankan Kehormatan Politik di Indonesia

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 29 September 2023 - 15:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief Saat Menjadi Narasumber Bimtek DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota DPP Partai Bulan Bintang di Swiss-Belresidences, Jakarta, Rabu (29/9). (DPP PBB)

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief Saat Menjadi Narasumber Bimtek DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota DPP Partai Bulan Bintang di Swiss-Belresidences, Jakarta, Rabu (29/9). (DPP PBB)

INDONESIAOKE.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melangkah tegas dalam upayanya untuk memerangi praktik penyalahgunaan kewenangan dalam kontestasi pemilu.

Salah satu langkah konkret yang telah mereka ambil adalah penyusunan Pedoman Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).

Dalam upaya menjelaskan urgensi keberadaan panduan ini, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, menjelaskan tema “Membangun Integritas Partai Politik yang Anti Money Politic” saat menjadi narasumber dalam acara Bimtek Anggota DPRD Partai Bulan Bintang di Jakarta pada Jumat (29/9/2023).

Amir Arief menekankan bahwa pencegahan politik uang memerlukan partisipasi aktif dari partai politik (parpol) serta masyarakat yang berintegritas.

Politik uang, yang telah menjadi kebiasaan dalam konteks politik di masyarakat, bukanlah masalah yang bisa diatasi dengan mudah.

Untuk memutus rantai politik uang, dibutuhkan tidak hanya integritas dari kalangan politikus, tetapi juga peran serta masyarakat yang tegas menolak praktik tersebut.

KPK memandang bahwa parpol merupakan salah satu dari tiga komponen penting dalam menciptakan mekanisme politik yang cerdas dan berintegritas.

Parpol memiliki peran sentral dalam kontestasi politik di Indonesia, sebagai penyalur suara rakyat yang mengantarkan kadernya ke jabatan publik, baik di eksekutif maupun legislatif.

Parpol memiliki tugas dan wewenang penting dalam membuat kebijakan dan mengusulkan Undang-Undang (UU) yang berhubungan erat dengan kepentingan rakyat.

Amir Arief menjelaskan bahwa saat ini pemilu bukan lagi arena kontestasi ideologis, tetapi seringkali menjadi ajang persaingan antar kader partai yang menggunakan politik uang untuk memperoleh dukungan.

Ini adalah tantangan besar dalam memelihara integritas politik.

Dalam konteks pencegahan politik uang, Amir Arief menyatakan bahwa kepemimpinan partai politik memegang peran sentral.

Baca Juga:

Begini Respons Ganjar Pranowo Menurut Mahfud MD Usai IPW Lapor KPK Dugaan Terima Cashback Bank Jateng

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Mantan Ketua KPK Firli Bahuri akan Diperiksa Tim Penyidik Gabungan, Masih Kasus Dugaan Pemerasan

Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo Bakal Jalani Pemeriksaan Tambahan di Bareskrim Polri

KPK bahkan siap bekerja sama dengan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam memberikan pendidikan anti politik uang kepada kader-kader partai.

Amir Arief menyampaikan apresiasi kepada pimpinan PBB yang secara rutin memberikan pendidikan antikorupsi kepada para kader dalam berbagai kegiatan bimtek.

Hal ini merupakan langkah positif dalam membangun kesadaran antikorupsi di kalangan politisi.

Hasil kajian KPK terkait politik uang mencatat bahwa sebanyak 72 persen pemilih menerima politik uang.

Dari angka tersebut, 82 persen di antaranya adalah perempuan dengan rentang usia di atas 35 tahun.

Faktor terbesar yang mendorong perempuan menerima politik uang adalah faktor ekonomi, tekanan dari pihak lain, ketidakberdayaan terhadap sanksi, dan kurangnya pengetahuan tentang politik uang.

Amir Arief menegaskan bahwa politik uang adalah akar masalah dalam sektor politik.

Praktik politik uang, yang lebih dikenal dengan istilah ‘Serangan Fajar’, merupakan tindak pidana yang berpotensi memicu terjadinya korupsi.

Dalam konteks pencegahan politik uang, langkah-langkah konkret seperti penyusunan Pedoman Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) oleh KPK dan peran aktif dari parpol dalam membangun integritas menjadi kunci utama dalam menjaga kebersihan dan kecerdasan mekanisme politik di Indonesia.

Berita Terkait

Partai Demokrat Resmi Dukung Ahmad Riza Patria – Marshel Widianto di Pilkada Tangerang Selatan 2024
Bahas Seputar Koalisi Partai Politik, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep Sambangi DPP Partai Golkar
Begini Penjelasan Pengamat Soal Kaesang Pangarep Lebih Berpeluang Menang di Pilkada Jateng
Ini Daftar Lengkap Pengurus hingga Tahun 202 5DPP DPIP, Megawati Lantik Ganjar dan Ahok Sebagai Pengurus
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Mengaku Memiliki Resep untuk Tingkatkan Elektoral Partai dari Jokowi
Presiden Jokowi Dituding Sodorkan Anaknya Kaesang Pangarep pada Pilkada Jakarta, Gerindra Beri Tanggapan
Surya Paloh Sebut Kader NasDem Ahmad Sahroni Punya Kapabilitas tetapi Belum Tentu Soal Elektabilitas
Partai Demokrat Belum Putuskan Nama Calon Gubernur di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah
Oke Media Network (OMN) mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release, content placement, dan iklan. Penting untuk instansi, organisasi, dunia bisnis, dan tokoh publik. Kerja sama, hubungi: 08531-5557788

Berita Terkait

Rabu, 17 Juli 2024 - 08:29 WIB

Menko Airlangga Hartarto Tanggapi Wacana Pembatasan Pembelian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Sabtu, 6 Juli 2024 - 19:33 WIB

Akan Bertarung dengan Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang, dan Bahlil Lahadalia, Bamsoet Siap Jadi Ketum Golkar

Selasa, 2 Juli 2024 - 08:52 WIB

Ke Pengadilan Negeri Jaksel, Badan Hukum PDI Perjuangan Gugat Penyidik KPK AKBP Rosa Purba Bekti

Senin, 24 Juni 2024 - 09:33 WIB

Ditawari Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Ini Alasan Keluarga Tanri Abeng Pilih Makam Keluarga

Minggu, 23 Juni 2024 - 15:40 WIB

Kejagung Periksa 2 Saksi dari PT Paramadaksa Teknologi Nusantara, Usut Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Rabu, 19 Juni 2024 - 10:01 WIB

Hari Ini KPK Jadwalkan Pemeriksaan Staf Sekjen PDIP Bernama Kusnadi, Kasus Harun Masiku

Sabtu, 15 Juni 2024 - 16:13 WIB

Tampung Yatim Piatu Palestina di Ponpes Jatim, Prabowo Subianto Laporkan Inisiatif Khofifah ke Jokowi

Sabtu, 15 Juni 2024 - 00:27 WIB

BNSP Sertifikasi CPMI Welder di Batam untuk Penempatan di Industri Korea Selatan, Keunggulan Kualitas

Berita Terbaru