Direktur CELIOS Bhima Yudhistira Sebut Bursa Karbon Percepat Emisi Karbon Nol di 2050

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 19 April 2023 - 09:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira. (Twitter.com/@BhimaYudhistira)

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira. (Twitter.com/@BhimaYudhistira)

HARIANINDONESIA.COM – Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan pembentukan bursa karbon akan mempercepat emisi karbon nol (Net Zero Emission/NZE) Indonesia yang ditarget tercapai pada 2050.

“Pasalnya, sektor yang memiliki unit karbon positif akan mendapat insentif dari skema perdagangan karbon.”

“Mekanisme bursa karbon memang sudah lama ditunggu, tentunya kualitas dari pengaturan teknis penyelenggara bursa karbon menjadi penting,” kata Bhima dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa 18 April 2023.

Menurutnya, pembentukan bursa karbon juga akan meningkatkan akurasi data real time dari setiap transaksi karbon di Indonesia.

“Di beberapa negara yang telah menjalankan bursa karbon, pembentukan bursa karbon memiliki sisi positif yakni membantu penentuan harga acuan unit karbon yang apple to apple terhadap standar global,” katanya.

Idealnya, bursa karbon diselenggarakan secara terpisah dari bursa efek, sebagaimana di AS, bursa karbon diselenggarakan oleh Intercontinental Exchange (ICE), sementara bursa efek diselenggarakan oleh New York Stock Exchange (NYSE) dan Nasdaq.

Menurut Bhima, Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) terkait pengaturan bursa karbon perlu memberi ruang kompetisi yang adil bagi setiap penyelenggara yang ingin terlibat.

“Secara ekosistem dan best practices, aturan main di bursa karbon sudah selayaknya dibuat berbeda dengan bursa efek,” katanya.

Wacana mengenai aturan khusus dimana penyelenggara bursa efek dapat otomatis menjadi penyelenggara bursa karbon dipandang aneh.

Pasalnya, dalam Pasal 24 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menjadi dasar pembentukan bursa karbon, pemerintah menyebutkan bahwa bursa karbon bursa karbon hanya dapat diselenggarakan oleh penyelenggara yang mendapat izin usaha OJK, bukan penyelenggara bursa efek.

“Kita perlu memastikan aturan teknis khususnya dalam perizinan usaha bursa karbon tidak eksklusif hanya untuk bursa efek tapi terbuka bagi penyelenggara lainnya,” katanya.

OJK juga perlu berhati-hati dalam merumuskan aturan penyelenggara bursa karbon dan memfasilitasi inovasi berupa kemunculan perusahaan teknologi sebagai penyelenggara bursa karbon yang bukan bagian dari bursa efek.

Baca Juga:

Presiden Jokowi Jelaskan Soal Rencana Pertamina akan Akuisisi Produsen Gula dan Etanol Asal Brasil

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Muhammadiyah Tanggapi Terkait Konsesi Tambang yang Ditawarkan Pemerintah kepada Ormas Keagamaan

LSP Perikanan Hias Indonesia Terima SK Lisensi dari BNSP: Siap Bersinergi dengan Pelaku Industri di Seluruh Indonesia

“Saya khawatir jika dibatasi hanya bursa efek yang otomatis menjadi penyelenggara bursa karbon, ini akan menghambat laju inovasi dan kedalaman pasar karbon.”

“Karena kebingungan dari mekanisme bursa karbon menjadi disinsentif bagi pelaku pasar yang ingin terlibat,” tutupnya.***

Berita Terkait

Minyak Goreng Subsidi Langka Usai Harga Naik, Puan Maharani: Subsidi Harusnya Ringankan Beban Rakyat
Thomas Djiwandono Permudah Koordinasi RAPBN Tahun Anggaran 2025, 2 Wamenkeu Bukan Hal Baru
Kolaborasi dalam Program Makmur, Perum Bulog dan Pupuk Indonesia Serap Produksi Pangan Dalam Negeri
OJK Jambi dan IDX Hadir dalam Pelantikan DPW PROPAMI Jambi Raya: Dukung Edukasi Pasar Modal
CSA Index Juli 2024 Naik ke 61: Optimisme Pasar Masih Tertahan di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global dan Domestik
30 Persen dari Stok Dalam Negeri, Cadangan Beras Pemerintah yang Dimiliki Perum Bulog Sebanyak 1,8 Juta
Presiden Jokowi Jelaskan Soal Rencana Pertamina akan Akuisisi Produsen Gula dan Etanol Asal Brasil
Muhammadiyah Tanggapi Terkait Konsesi Tambang yang Ditawarkan Pemerintah kepada Ormas Keagamaan
Oke Media Network (OMN) mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release, content placement, dan iklan. Penting untuk instansi, organisasi, dunia bisnis, dan tokoh publik. Kerja sama, hubungi: 08531-5557788

Berita Terkait

Rabu, 17 Juli 2024 - 08:29 WIB

Menko Airlangga Hartarto Tanggapi Wacana Pembatasan Pembelian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Sabtu, 6 Juli 2024 - 19:33 WIB

Akan Bertarung dengan Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang, dan Bahlil Lahadalia, Bamsoet Siap Jadi Ketum Golkar

Selasa, 2 Juli 2024 - 08:52 WIB

Ke Pengadilan Negeri Jaksel, Badan Hukum PDI Perjuangan Gugat Penyidik KPK AKBP Rosa Purba Bekti

Senin, 24 Juni 2024 - 09:33 WIB

Ditawari Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Ini Alasan Keluarga Tanri Abeng Pilih Makam Keluarga

Minggu, 23 Juni 2024 - 15:40 WIB

Kejagung Periksa 2 Saksi dari PT Paramadaksa Teknologi Nusantara, Usut Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Rabu, 19 Juni 2024 - 10:01 WIB

Hari Ini KPK Jadwalkan Pemeriksaan Staf Sekjen PDIP Bernama Kusnadi, Kasus Harun Masiku

Sabtu, 15 Juni 2024 - 16:13 WIB

Tampung Yatim Piatu Palestina di Ponpes Jatim, Prabowo Subianto Laporkan Inisiatif Khofifah ke Jokowi

Sabtu, 15 Juni 2024 - 00:27 WIB

BNSP Sertifikasi CPMI Welder di Batam untuk Penempatan di Industri Korea Selatan, Keunggulan Kualitas

Berita Terbaru