Undip Gelar Workshop untuk Cegah Korupsi di Daerah

Jawa Bali
34
0
sample-ad

Indonesiaoke.com, Semarang-Universitas Diponegoro (Undip) Semarang bekerja sama dengan Indonesian Legal Roundtable menggelar workshop terkait Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2018, Selasa (3/10/2017).

Peneliti senior Indonesia Legal Roundtable (ILR ) Andri Gunawan mengatakan, potensi untuk terjadinya korupsi di Jateng cukup tinggi. Untuk itu ia bersama sejumlah dinas mengantisipasi adanya tindakan korupsi di Jateng.

Dalam diskusi kali ini, ILR mengindikasikan 6 bidang yang menjadi potensi korupsi. Yakni, pada penerimaan barang dan jasa, perizinan , penegakan hukum , tata niaga , pajak , dan sumberdaya alam. “Enam bidang tersebut banyak terindikasi praktik korupsi terutama di pengadaan barang dan juga perizinan,” kata Andri.

Sementara itu, Ketua Pattiro Semarang Widi Nugroho berharap, kegiatan FGD ini dapat memantik Ide dan gagasan para peserta. Harapannya, hal itu dapat direkomendasikan kepada pemerintah untuk menyusun Stratnas PPK jangka menengah sebagai acuan regulasi aksi PPK tahunan.

“Agar penyusunan aksi PPK di tingkat lokal disusun tidak hanya bersifat generik, tetapi juga berdasarkan kebutuhan dan karakteristik di masing-masing dareah,” ujarnya.

Terpisah, Wakil Rektor III Undip Budi Setiyono mengatakan, kegiatan ini melibatkan kalangan perguruan tinggi, masyarakat sipil dan media massa sehubungan penyusunan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi 2018.

Menurut Budi ada 3 kelemahan dasar dalam aksi usaha pencegahan dan peberantasan korupsi di Indonesia yaitu political sistem, ketiadaan sistem sosial yang baik dan system akuntabilitas yang masih konservatif,” ungkapnya.

Budi berharap dari FGD ini Undip dapat berperan serta dalam memberikan kontribusinya dalam hal pemikiran sebagai rangka acuan menyusun Inpres rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi 2018, maka dari itu perlu dilakukan diskusi terfokus dengan akademisi, masyarakat pegiat anti-korupsi dan jurnalis untuk mendapatkan berbagai masukan mengenai problematika pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi yang setiap tahun dituangkan dalam Inpres merupakan bentuk implementasi dari Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah 2012-2014 dan konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU Nomor 7 tahun 2006. (lif/her)

sample-ad

Facebook Comments