Komisi III

DPR Tidak Lagi Bahas Anggaran Sampai Satuan Tiga

Indonesiaoke.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin menegaskan, bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014 lalu, DPR RI sudah tidak berwenang dalam pembahasan anggaran hingga satuan tiga. Hal tersebut menyusul paparan dari Pimpinan KPK dalam RDP dengan Komisi III sebelumnya, yang meminta DPR lebih transparan dalam pembahasan anggaran. “Saya hanya ingin menggarisbawahi

Read More

Hakim Agung Sebaiknya Tak Dibatasi Usia

Indonesiaoke.com, Jakarta – Para hakim agung yang bekerja di Mahkamah Agung (MA) sebaiknya tak dibatasi usia. Apalagi bagi hakim yang sangat produktif dan profesional sangat dibutuhkan keberadaannya untuk menunjang kinerja MA. Dan kini ada dua hakim agung yang segera memasuki purna bakti. Dua hakim yang segera purna bakti itu adalah Artidjo Alkosar dan Gayus Lumbun.

Read More

Komisi III Konsultasikan Kebutuhan Hakim Daerah

Indonesiaoke.com, Jakarta – Ribuan hakim dibutuhkan untuk mengisi jabatan hakim di semua level pengadilan di seluruh Indonesia. Di Mahkamah Agung juga ada beberapa hakim seniornya yang akan memasuki masa purna bakti. Komisi III DPR RI berkepentingan mengetahui semua kebutuhan personil hakim dan kinerja MA terakhir. Demikian mengemuka saat Komisi III DPR yang dipimpin Ketua Komisi

Read More

Integritas Hakim Karir Lebih Baik

Indonesiaoke.com, Jakarta – Integritas para hakim karir yang ditempatkan di Mahkamah Agung (MA) dinilai lebih baik daripada para hakim non karir. Komisi Yudisial (KY) perlu mempertimbangkan hal ini sebelum diajukan ke Komisi III DPR untuk jalani uji kelayakan dan kepatutan. Penilaian ini disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang saat mengikuti rapat konsultasi dengan

Read More

Kejagung Bisa Usut Korupsi Sektor Swasta

Indonesiaoke.com, Jakarta – Tindak pidana korupsi yang selama ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu menyasar para penyelenggara negara. Sementara korupsi yang terjadi di sektor swasta belum tertangani secara masif. Kejaksaan Agung bisa mengambil alih tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor swasta ini. Anggota Komisi III DPR RI Mohammad Toha menyampaikan hal tersebut di

Read More

LGBT Tak Perlu Diatur Dalam UU Khusus

Indonesiaoke.com, Jakarta – Prilaku seks menyimpang yang popular disebut LGBT tak perlu dibuatkan UU khusus. LGBT sudah cukup dimasukkan dalam RKUHP yang kini sedang dirumuskan Komisi III DPR. Dengan mencatumkannya dalam KUHP nanti, prilaku ini bisa dibendung lewat pemidanaan. Seperti diketahui, isu persoalan LGBT jadi keresahan masyarakat Indonesia. Ini perlu diantisipasi dengan penegakkan hukum. “Saya

Read More

Penunjukan Polisi Jadi Plt. Gubernur Tak Pantas

Indonesiaoke.com, Jakarta – Penunjukan perwira tinggi Polri untuk mengisi jabatan sementara gubernur dinilai tak pantas. Harusnya jabatan dua gubernur yang kosong saat ini diisi oleh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri seperti sering dilakukan. Walau tak ada persoalan dengan hukum, tapi ini seperti menunjukkan kekurangan sumber daya ASN yang mampu mengisi jabatan Plt.

Read More

UU ASN Mensyaratkan Seleksi Berdasarkan Kompetensi

Indonesiaoke.com, Jakarta – UU Aparatur Sipil Negara (ASN) mensyaratkan seleksi calon pegawai harus sesuai kompetensi. Jumlah ASN sangat sedikit, tapi seleksi masuknya sangat sulit. Di tengah kesulitan itulah, banyak oknum ASN yang bermain untuk meloloskan seseorang menjadi ASN. Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menyampaikan hal itu menyusul pengaduan masyarakat di Sulawesi Selatan yang

Read More

Penegak Hukum Harus Cermat Tangani Konflik Tanah

Indonesiaoke.com, Jakarta – Konflik tanah yang sering mempertentangkan antara rakyat kecil dengan penegak hukum selalu memunculkan oknum-oknum yang merekayasa kasusnya. Rakyat kecil selalu dikalahkan, karena tak memiliki akses dana dan hukum yang memadai. Konflik tanah harus dicermati oleh penegak hukum dan tak boleh mengorbankan rakyat kecil. Demikian ditegaskan anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan

Read More

Urgen Penggunaan CCTV di Lapas

Indonesiaoke.com, Jakarta – Penggunaan CCTV di semua Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dinilai sudah urgen. Kamera CCTV harus bisa diakses ke Dirjen Lapas dan Menteri Hukum dan HAM untuk mengetahui apa saja yang terjadi di sejumlah Lapas. Oknum Lapas yang kerap bermain mata dengan narapidana juga bisa diungkap dengan CCTV tersebut. Anggota Komisi III DPR RI Supratman

Read More