Kemenko PMK Koordinasikan Sistem Pendataan KSA dan KTA

Nasional
12
0
sample-ad

Indonesiaoke.com, Jakarta – Kemenko PMK pada tahun ini memfasilitasi penyusunan sistem pendataan pemenuhan hak anak, Kekerasan Terhadap Anak (KTA) dan Kekerasan Seksual Anak (KSA) yang dapat disinergikan antar Kementerian/ Lembaga (K/L). Rakor Sistem Pendataan KSA dan KTA di Ruang rapat lantai 6 Kemenko PMK Jakarta adalah salah satu bentuk fasilitas tersebut.

Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kemenko PMK, Marwan Syaukani yang memimpin jalannya Rakor Sistem Pendataan KSA dan KTA menjelaskan, Konvensi Hak Anak telah mengamanatkan perlunya mekanisme pengumpulan dan keseragaman data tentang hak dan perlindungan anak. Hingga saat ini, data yang dikumpulkan oleh K/L masih beragam, belum dapat disinergikan serta mengalami perbedaan waktu pengukuran. Tidak adanya sinergi itu mengakibatkan sulitnya penelusuran kasus dan pengukuran keberhasilan program sehingga sulit dilakukan perumusan kebijakan.

Karena itu, sebutnya, Kemenko PMK mengundang K/L terkait untuk mengikuti Rakor Sistem Pendataan KSA dan KTA agar bersama-sama merumuskan definisi tindak kekerasan, merumuskan nomenklatur tindak kekerasan, serta merumuskan mekanisme sinergitas data. “Dengan integrasi data diharapkan memudahkan mekanisme monitoring dan evaluasi serta perumusan kebijakan,” sebutnya.

Adapun dasar hukum Sistem Pendataan KSA dan KTA diantaranya, Konvensi hak anak pasal 4 dimana negara melakukan tindakan legislatif , administrasi dan tindakan lainnya dan seterusnya. Termasuk Dialog interaktif Pemerintah Indonesia dengan Committee on The Rights of the Child 5 Juni 2014 yang tertuang pada Bab III. a. tentang General measures of implementation; rekomendasi 8.a. tentang peningkatan sistem pendataan.

Rakor Sistem Pendataan KSA dan KTA itu sendiri diisi dengan telaahan Data PA beberapa K/L oleh Asdep PHPA, diskusi dan ditutup dengan kesimpulan. (nwi)

sample-ad

Article Tags

Facebook Comments