DPR Dorong Pembahasan RUU tentang EBT Dipercepat

Nasional
17
0
sample-ad

Indonesiaoke.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) segera dipercepat. Agus menilai, RUU yang sudah masuk Prolegnas ini penting untuk menciptakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan dan merangsang para investor untuk memilih energi baru dan terbarukan sebagai pilihan dalam mengembangkan pembangkit.

Demikian mengemuka dalam kunjungan delegasi DPR RI ke Universitas Stanford yang diterima langsung oleh Guru Besar dan Associate Director Progam on Energy and Sustainable Development Prof. Mark C. Thurber, di San Francisco, Amerika Serikat.

“Kita ketahui energi fosil makin lama makin habis, bahkan diramalkan energi fosil kita tidak sampai 50 tahun lagi akan habis, termasuk batubara tidak sampai 50 tahun lagi akan habis. Kita memang memiliki banyak batubara tetapi kita jual ke luar negeri, sementara Amerika Serikat mempunyai banyak batubara tetapi mereka simpan, begitu juga dengan China, mereka masih menyimpan batubaranya,” ungkap Agus dalam keterangan persnya, Kamis (7/12/2017).

Agus menjelaskan, jika energi alternatif tidak dipersiapkan dari sekarang, maka generasi berikutnya tidak akan memiliki energi yang cukup untuk kehidupannya. Karena itu, seluruh stakeholder perlu menguatkan komitmen dan political will untuk mengembangkan sumber energi geothermal.

Agus menambahkan, UU renewable energy akan memuat regulasi untuk memberikan insentif keringanan pajak bagi investor yang mau mengembangkan energi panas bumi di Indonesia.

Senada, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan, regulasi tentang energi yang berkelanjutan atau sustainable energy perlu dipikirkan. Menurutnya, selama ini yang negara belum pikirkan adalah dampak dari regulasi yang diterapkan, atau dalam hal ini disebut externality. Contohnya pemilihan batubara, meski lebih murah tetapi tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan.

“Apabila faktor eksternal dimasukkan dalam cost membangun pembangkit batubara, saya yakin geothermal dan sumber energi bersih lainnya bisa kompetitif. Maka selanjutnya kita DPR bersama pemerintah sesuai dengan Perjanjian Paris tahun 2015 (COP 21) harus membuat regulasi yang memasukkan faktor externality tersebut dalam setiap kebijakan energi, dengan demikian kebijakan yang diambil tersebut berkelanjutan atau sustainable,” jelasnya.

Satya Yudha menambahkan, carbon pricing adalah kebijakan yang mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan. Sejauh mana sebuah industri bertanggungjawab terhadap pencemaran lingkungannya. Jika carbon pricing ini diterapkan, dirinya yakin akan menimbulkan paradigma baru bagaimana industri bertanggung jawab terhadap lingkungannya.

Sementara itu, Prof. Mark C. Thurber mengatakan, salah satu tantangan dalam mengembangkan geothermal adalah murahnya harga batubara saat ini, sehingga para pengembang enggan menggunakan energy alternative.

Untuk itu, ia mendorong inisiatif pemerintah dan parlemen untuk menciptakan regulasi yang dapat merangsang minat para investor untuk mengembangkan geothermal, diantaranya dengan insentif pajak.

“Yang juga penting untuk dipertimbangkan adalah dampak negatif batubara terhadap lingkungan hidup, mengingat dampak perubahan cuaca yang diakibatkan semakin memburuk. Indonesia harus mampu membuat regulasi yang dapat memperkecil perbedaan harga antara batubara dengan geothermal, sehingga memiliki energi yang ramah lingkungan atau green energy,” imbuhnya. (nwi)

sample-ad

Article Tags

Facebook Comments