404 Not Found

Maaf, halaman yang anda cari tidak tersedia atau URL yang Anda inputkan salah

Temui Gus Miftah di Sleman, Yogyakarta, Gibran Rakabuming Raka Kunjungi Pondok Pesantren Ora Aji

Gibran Rakabuming Raka mengunjungi pondok pesantren (Ponpes) Ora Aji di Sleman Temui Gus Miftah. (Instagram.com/@gusmiftah)

Gibran Rakabuming Raka mengunjungi pondok pesantren (Ponpes) Ora Aji di Sleman Temui Gus Miftah. (Instagram.com/@gusmiftah)

INDONESIAOKE.COM – Gibran Rakabuming Raka mengunjungi pondok pesantren (Ponpes) Ora Aji di Sleman, Yogyakarta, usai ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih oleh KPU.

Ponpes Ora Aji menjadi Ponpes pertama yang langsung di datangi kembali oleh Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Gibran mengatakan kedatangannya bertemu Gus Miftah untuk bersilaturahim. Gibran mengaku sudah lama tidak bertemu dengan Gus Miftah.

“Silaturahim aja ya pasca-pencoblosan, saya udah lama nggak ketemu beliau.”

“Makanya hari ini setelah dari Jakarta langsung sowan ke sini mumpung beliau juga lagi kosong,” kata Gibran.

Pengasuh Ponpes Ora Aji Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah mengatakan kunjungan Gibran ke Pondok Pesantrennya untuk memohon doa restu.

Baca artikel lainnya di sini : Partai Gerindra Ungkap Peranan Presiden Jokowi dalam Pengisian Kabinet Pemerintahan Prabowo – Gibran

“Kami ngobrol-ngobrol, mohon doa restu sekaligus merupakan wujud komitmen beliau, terhadap pemberdayaan pesantren dan santri.”

“Sebagaimana telah disampaikannya saat kampanye lalu,” katanya, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (263/2024).

Baca artikel lainnya di sini : Istana Beri Penjelasan Soal Narasi Jokowi Usulkan Mensesneg Pratikno Masuk Kabinet Prabowo – Gibran

“Alhamdulillah, kami pondok pesantren pertama yang didatangi beliau (Gibran) pasca pengumuman KPU,” ujarnya.

Gus Miftah mengaku semakin kagum dengan sosok anak muda seperti Gibran. Kata dia, etika dari seorang Gibran harus diteladani.

“Ini etika dari mas Gibran yang harus di teladani, posisi beliau merasa lebih muda.”

“Gak enak kalau saya yang sowan, makanya beliau yang datang ke sini,” katanya.***

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional, Terkinipost.com

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Apakabarnews.com dan Harianbogor.com

Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi Jasasiaranpers.com:

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Partai Gerindra Bilang Begini Soal Cawe-Cawe Presiden Jokowi dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo – Gibran

Calon Presiden No Urut 02, Prabowo Subianto bersama Presiden Jokowi. (Dok. Presidenri.go.id)

Calon Presiden No Urut 02, Prabowo Subianto bersama Presiden Jokowi. (Dok. Presidenri.go.id)

INDONESIAOKE.COM – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman peranan Presiden Jokowi terkait pengisian kabinet pemerintahan 2024-2029.

Dia menyebut Jokowi menjadi sosok yang paling banyak dimintai pendapat oleh calon presiden RI terpilih Prabowo Subianto terkait pengisian kabinet.

Meski demikian, dia menampik bahwa hal tersebut merupakan bentuk cawe-cawe Presiden Jokowi dalam pengisian kursi menteri di kabinet pemerintahan 2024-2029.

“Bukan cawe-cawe. Pastinya, akan dimintai pendapat oleh Pak Prabowo,” ujarnya.

Menurut Habiburokhman lumrah saja apabila Presiden Jokowi mengusulkan nama-nama untuk duduk di kursi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

“Ya, bisa saja memberi nama, orang saya saja boleh mengusulkan kan,” kata dia.

Baca artikel lainnya di sini : Pemerintah Sepakat untuk Segera Selesaikan Pembayaran Klaim Minyak Goreng Sesuai Verifikasi Sucofindo

Sebelumnya, Senin (25/3/2024), Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa Calon Presiden Prabowo Subianto akan menentukan susunan kabinetnya.

Sedangkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan memberi masukan.

Baca artikel lainnya di sini : Kejagung Periksa Pemilik Perusahaan PT TIN dalam Kasus Pengelolaan Tata Niaga Komoditas Timah

“Pak Prabowo yang akan menentukan, ya. Mungkin (Presiden Jokowi memberi) masukan, tetapi penentuannya di Pak Prabowo, ya,” ucap Gibran.

Gibran menyampaikan hal itu saat ditemui usai menghadiri silaturahmi dan buka puasa bersama di Kuningan, Jakarta, Senin (25/4/2024)

Kendati susunan kabinet ditentukan Prabowo, ia mengaku juga akan dilibatkan dalam pembicaraan menggodok pemerintahan selanjutnya.***

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional Halloidn.com

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Indonesiaraya.co.id  dan Bisnisnews.com  

Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi Jasasiaranpers.com:

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

BNSP, Kementerian PUPR, dan LPJK Siapkan Langkah-Langkah Konkret untuk Mendukung Pelaku Industri Konstruksi

Kementerian PUPR & LPJK ke BNSP koordinasi sistem informasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan SOP penerbitan sertifikat kompetensi tenaga kerja konstruksi, Jakarta (26/3/24). (Doc.BNSP)

Kementerian PUPR & LPJK ke BNSP koordinasi sistem informasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan SOP penerbitan sertifikat kompetensi tenaga kerja konstruksi, Jakarta (26/3/24). (Doc.BNSP)

INDONESIAOKE.COM – Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dan LPJK ke BNSP pada 26 Maret 2024 menjadi titik fokus pembahasan penting terkait pemenuhan kebutuhan asesor badan usaha serta penerbitan sertifikat kompetensi.

Dalam pertemuan yang digelar ini, beberapa hal menjadi sorotan utama, seperti sistem informasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan SOP penerbitan sertifikat kompetensi tenaga kerja konstruksi.

Selain itu, operasionalisasi lembaga sertifikasi bidang jasa konstruksi dan tindak lanjut penerbitan sertifikat kompetensi bagi peserta yang dilatih oleh Balai Latihan Kerja (BLK) juga menjadi topik yang tidak kalah penting.

Rapat koordinasi yang sudah berlangsung beberapa kali ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama dan sinergi di antara Kementerian PUPR, LPJK, BNSP, dan Masyarakat Jasa Konstruksi.

Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya dan upaya yang ada diarahkan secara efektif demi mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Melalui rapat ini, diharapkan tercipta kerangka kerja yang solid dan terkoordinasi dengan baik antara semua pihak terkait.

Hal ini penting guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat memberikan kontribusi maksimal dalam meningkatkan kualitas dan standar dalam industri konstruksi.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pelayanan dan hasil kerja di bidang konstruksi akan semakin berkualitas dan terpercaya.


Artikel di atas juga sudah diterbitkan portal berita nasional ON24JAM.TV

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita BUSINESSTODAY.ID dan BISNISPOST.COM

Pemerintah Sepakat untuk Segera Selesaikan Pembayaran Klaim Minyak Goreng Sesuai Verifikasi Sucofindo

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Facebook.com/@Luhut Binsar Pandjaitan)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Facebook.com/@Luhut Binsar Pandjaitan)

INDONESIAOKE.COM – Pemerintah sepakat memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan pembayaran klaim sesuai hasil verifikasi Sucofindo.

Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan yang dihadiri Perwakilan dari BPKP, BPDKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).

Juga Kementerian Sekretaris Negara, Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian

Rapat Rapat Koordinasi Pembayaran Rafaksi Minyak Goreng dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan.

“Seperti yang disampaikan dari Sucofindo, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan klaim, diverifikasi sekitar 474 Miliar Rupiah.”

“Pelaku usaha tersebut terdiri dari retail modern maupun usaha tradisional,” ungkap Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Isy Karim.

Baca artikel lainnya di sini : Terkait Dugaan Penyebaran Hoaks, Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie Dilaporkan ke Polda Metro

Luhut B. Pandjaitan mengingatkan bahwa keterlambatan pembayaran ini berkaitan erat dengan nasib pedagang sehingga perlu segera diselesaikan.

“Kita semua pejabat pemerintah ini harus mengingat pedagang, kalau begini kan kasihan pedagang itu. Ini kan harusnya jadi modal dia, jadinya berhenti berputar.”

Baca artikel lainnya di sini : Calon Wapres Gibran Rakabuming Raka Buka Suara Soal Kemungkinan Rival Pilpres Masuk Kabinetnya

“Itu kan juga punya dampak yang lumayan. Kita harus pahami itu, mereka kan juga modalnya terbatas,” tutur Luhut.

Luhut juga menekankan komitmen pemerintah untuk memenuhi pembayaran besaran klaim terkait dengan rafaksi minyak goreng.

“Kita harus menuntaskan (permasalahan) mengenai rafaksi minyak goreng ini. Ini sudah diaudit sama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan tidak ada isu sepertinya.”

“Kita harus segera menyelesaikan ini, sehingga pedagang tidak mengalami kerugian,” kata Luhut, Senin, 25 Maret 2024.

Pada kesempatan tersebut, Luhut meminta konfirmasi Kejaksaan Agung terkait aspek hukum kewajiban pembayaran utang pemerintah tersebut.

“Dari kami sudah membuat LO agar mengantisipasi agar kebijakan yang diambil tidak memiliki resiko hukum dikemudian hari.”

“Kami mengacu pada perhitungan yang dilakukan oleh Sucofindo selaku surveyor,” konfirmasi Jamdatun Kejaksaan Agung.

Dirinya menginformasikan bahwa klaim yang tidak terakomodir adalah karena terbentur permasalahan dokumen.

Menurutnya, sejumlah klaim tidak bisa diproses akibat ketidaklengkapan dokumen pendukung klaim pembayaran tersebut.

“Kalau permasalahan dokumen yang tidak lengkap, tentu kita tidak bisa karena itu melanggar aturan.”

“Tapi kalo ada dokumen yang bisa kita bantu dorong, terutama bagi pedagang kecil itu, dibimbinglah membereskannya,m.”

“Yang penting perhatikan aspek hukumnya,” ucap Luhut merespon informasi Jamdatun.***

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional ekonomi dan bisnis, Pangannews.com

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Fokussiber.com   dan Hellobekasi.com

Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi Jasasiaranpers.com:

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Soal Kemungkinan Rival Pilpres Masuk Kabinetnya Begini Penjelasan Calon Wapres Gibran Rakabuming

Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka. (Facbook.com/@Gibran Rakabuming)

Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka. (Facbook.com/@Gibran Rakabuming)

INDONESIAOKE.COM – Calon Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai buka suara terkait kemungkinan riival politiknya di Pilpres 2024 masuk ke Kabinet Prabowo – Gibran.

Gibran menyebut calon Presiden Prabowo Subianto akan menentukan susunan kabinet pemerintahannya, sementara Presiden Jokowi kemungkinan akan memberi masukan.

Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan hal tersebut usai menghadiri silaturahmi dan buka puasa bersama di Kuningan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Gibran menyatakan tidak menutup kemungkinan akan ada partai politik dari kubu rival yang diajak bergabung dalam kabinet mendatang.

“Bisa jadi (partai rival bergabung),” katanya singkat.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Rabu (20/3/2024) malam, menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilu 2024.

Baca artikel lainnya di sini : KPK Sita Aset Milik Mantan Gubernur Maluku Utara, Termasuk Hotel yang Siap Beroperasi dan 10 Bidang Tanah

Prabowo – Gibran mendapatkan total raihan 96.214.691 suara, sementara itu, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara.

Sedangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. mendapatkan 27.040.878 suara.

Baca artikel lainnya di sini : Partai Persatuan Pembangunan Evaluasi Kinerja Badan Pemenangan Pemilu, Usai Gagal Masuk Senayan

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

“Pak Prabowo yang akan menentukan, ya. Mungkin (Presiden Jokowi memberi) masukan, tetapi penentuannya di Pak Prabowo, ya,” ucap Gibran.

Kendati susunan kabinet ditentukan Prabowo, ia mengaku juga akan dilibatkan dalam pembicaraan menggodok pemerintahan selanjutnya.

Gibran mengatakan pembicaraan itu sudah dimulai.

“Pasti (dilibatkan). Sudah lama dari kemarin-kemarin. Sudah dibicarakan dari kemarin-kemarin,” tambahnya.

Kendati demikian, Gibran enggan membeberkan sudah sejauh mana pembicaraan mengenai penyusunan kabinet tersebut.***

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional, Apakabarindonesia.com

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Topikpost.com   dan Jakartaoke.com

Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi Jasasiaranpers.com:

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie Dilaporkan ke Polda Metro Terkait Dugaan Penyebaran Hoaks

INDONESIAOKE.COM – Polda Metro Jaya menerima adanya laporan polisi terhadap pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie

Hal itu terkait dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks melalui akun media sosial Instagram miliknya

Adapun barang bukti yang disertakan dalam laporan terhadap akun Instagram @connierahakundinibakrie.

Yakni sebuah USB-Flash disk dan selembar kertas hasil cetak tangkapan layar Instagram tersebut.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyampaikan hal tersebut dalam keterangannya, Sabtu (23/3/2024).

“Yang memuat narasi mengutip pernyataan Jenderal Oegroseno, mantan Wakapolri, yang isinya:”

Baca artikel lainnya di sini : Soal Permintaan Diskualifikasi Pasangan Capres dan Wapres Terpilih di Pilpres 2024, PAN Beri Tanggapan

“Polres-Polres memiliki akses ke Sirekap dan bahkan pengisian C1 bisa dari Polres Polres,” tuturnya.

Ade Safri Simanjuntak menjelaskan mengenai tindak lanjut terkait dua laporan polisi tersebut.

Baca artikel lainnya di sini : KPK Sita Aset Milik Mantan Gubernur Maluku Utara, Termasuk Hotel yang Siap Beroperasi dan 10 Bidang Tanah

Yakni pihaknya melalui Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya akan melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan.

“Jadi di tahap penyelidikan ini, penyelidik akan mencari dan menemukan serta menentukan apakah ada peristiwa pidana yang terjadi atau tidak,” jelasnya.

Dua laporan polisi telah diterima yakni masing-masing dari Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) dan Jaringan Pemuda Untuk Demokrasi (JPUD).

Dengan nomor LP/B/1585/III/2024/SPKT/PMJ dan LP/B/1586/III/2024/SPKT/PMJ tertanggal 20 Maret 2024 dengan penyertaan sangkaan Pasal 28 ayat (3) juncto Pasal 45A ayat (3) Undang Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

“Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2024, telah datang ke SPKT Polda Metro Jaya, 2 orang pelapor yang melaporkan dugaan tindak pidana.”

“Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi dan atau dokument elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat’,” ungkapnya.

Sementara itu, Connie melalui akun Instagram miliknya menyampaikan klarifikasi setelah menuai kontroversi.

Connie mengakui bahwa dirinya telah salah dalam memahami pernyataan yang diterima itu dan meminta maaf akan hal itu.

“Setelah saya rekonfirmasi dengan beberapa yang hadir, statement tersebut ternyata berasal dari staff beliau.”

“Yang mengatakan ‘Polres Polses itu mengisi real count ke sebuah aplikasi yang hanya bisa diakses oleh atasan mereka’,” tulis Connie di Instagram miliknya mengklarifikasi.

“Itu sebabnya staff beliau mencoba mengakses ke Polres dan Polses, tetapi menurutnya mereka takut menjawab padahal staff tersebut hanya ingin tahu jumlah suara real dari Jendral Oegroseno.”.

“Karena itu, bersama ini saya klarifikasikan bahwa pernyataan tersebut bukan merupakan ucapan dari Jendral Oegroseno.”

“Dan bukan tentang Sirekap tetapi tentang “aplikasi khusus yang digunakan Polres dan Polses” untuk real count, sebagaimana koreksi di atas,” imbuhnya.***

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita na nasional, Indonesiaoke.com

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Kontenberita.com   dan Aktuil.com

Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi Jasasiaranpers.com:

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Menang Pilpres 2024, Jokowi Sudah Ucapkan Selamat kepada Prabowo Subianto Melalui Telpon

Presiden Joko Widodo bersama Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. (Dok. Setkab.go.id)

Presiden Joko Widodo bersama Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. (Dok. Setkab.go.id)

INDONESIAOKE.COM – Presiden Jokowi sudah mengucapkan selamat kepada lCalon Presiden Prabowo Subianto melalui sambungan telepon, atas kemenangan di Pilpres 2024.

“Oh sudah lewat telepon saya ucapkan selamat (kepada Prabowo),” kata Jokowi.

Presiden menyampaikan hal itu kepada wartawan usai menyaksikan secara langsung pertandingan sepakbola Indonesia melawan Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Kamis malam (21/3/2024)

Pada kesempatan itu wartawan juga menanyakan apakah Presiden memberikan arahan atau pesan kepada Prabowo yang akan menggantikan dirinya sebagai Presiden.

Jokowi menekankan bahwa Prabowo Subianto sudah tahu mana yang baik untuk negara.

“Nggak perlulah (memberi pesan). Pak Prabowo sudah tahu mana yang baik untuk negara ini. Saya kira dia sudah tahu,” jelas Jokowi.

Baca artikel lainnya di sini : Gempa Berkekuatan Magnitudo 6,1 Guncang Tuban, Jatim Terasa hingga Semarang dan Yogyakarta

Saat ditanya apakah dirinya sudah memberikan ucapan selamat kepada putranya Gibran Rakabuming Raka yang merupakan pasangan Prabowo di Pilpres 2024, Jokowi mengatakan, “kita ucapin selamat. Udah.”

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Baca artikel lainnya di sini : Perekonomian Indonesia 2024 akan Tumbuh pada Kisaran 4,7-5,5 Persen, Menurut Prediksi Bank Indonesia

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.***

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional, Kontenberita.com

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Jazirahnews.com  dan Belanjaoke.com

Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi Jasasiaranpers.com:

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Langkah Strategis Bank Mandiri: Dapatkan Sertifikat Lisensi LSP

INDONESIAOKE.COM – Mandiri University, Tanah Abang, Jakarta menjadi saksi penting dalam momen bersejarah ketika Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bank Mandiri diserahkan secara resmi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Jakarta (21/3/24).

Ketua Dewan Pengarah LSP Bank Mandiri, Dindin Rosyidin memberikan sambutan yang menggarisbawahi pentingnya langkah ini dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bank Mandiri dan seluruh entitas bisnisnya.

Langkah bersejarah ini kemudian diikuti dengan penyerahan langsung sertifikat lisensi oleh Ketua BNSP, Syamsi Hari, kepada LSP Bank Mandiri yang diterima oleh Ketua Dewan Pengarah, Dindin Rosyidin.

Keberadaan LSP Bank Mandiri sebagai LSP pihak II yang didirikan oleh Bank Mandiri, menandakan komitmen kuat dalam memenuhi kebutuhan sertifikasi bagi karyawan, anak usaha, dan mitra Bank Mandiri.

Dalam sambutannya, Ketua BNSP, Syamsi Hari, menekankan pentingnya sertifikasi dalam meningkatkan standar kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja di industri perbankan.

Dengan lisensi ini, Bank Mandiri menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu layanan melalui peningkatan kualitas SDM-nya.

Acara penyerahan sertifikat lisensi tidak hanya menjadi momen formalitas semata, tetapi juga diwarnai dengan diskusi penting terkait sertifikasi.

Komisioner BNSP, NS. Aji Martono, yang didampingi Kordinator Lisensi BNSP, Ade Syafrudin, turut hadir untuk memberikan pencerahan dan panduan mengenai proses sertifikasi yang akan dijalankan oleh LSP Bank Mandiri.

Dengan diperolehnya lisensi ini, LSP Bank Mandiri berkomitmen untuk segera mempersiapkan seluruh persyaratan yang diperlukan guna melaksanakan proses asesmen.

Langkah ini diharapkan tidak hanya akan membawa manfaat bagi Bank Mandiri, tetapi juga akan berdampak positif dalam peningkatan kualitas layanan perbankan secara keseluruhan.

Acara penting ini menjadi tonggak sejarah dalam upaya peningkatan kualitas SDM di industri perbankan, menjadikan LSP Bank Mandiri sebagai salah satu pilar utama dalam mencapai standar internasional yang lebih tinggi dalam layanan dan profesionalisme.


Artikel di atas juga sudah diterbitkan portal berita nasional INFOESDM.COM

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita MEDIAEMITEN.COM  dan KONTENNEWS.COM

Banjir Landa Kabupaten Jayapura, Papua, Genangi Distrik Sentani, Sentani Timur dan Distrik Unurumguay

Tim Gabungan bersama warga lakukan pembersihan material pascabanjir di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. (Dok. BPBD Kabupaten Jayapura.)

Tim Gabungan bersama warga lakukan pembersihan material pascabanjir di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. (Dok. BPBD Kabupaten Jayapura.)

INDONEISAOKE.COM – Hujan dengan intensitas tinggi sebabkan banjir pada tiga distrik di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada Selasa (19/3/2024) malam waktu setempat.

Drainase yang tertutup lumpur menjadi salah satu penyebab terhambatnya air mengalir sehingga membuat air meluap ke permukiman.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) Kabupaten Jayapura melaporkan pada Rabu (20/3/2024) pukul 10.12 WIB, tiga distrik terdampak antara lain Distrik Sentani, Sentani Timur dan Unurumguay.

Peristiwa tersebut sebabkan 158 unit rumah dan sekitar 101 kepala keluarga terdampak.

Selain itu dilaporkan terdapat sebagian warga memilih mengungsi ke rumah kerabat yang lebih aman. Kondisi terkini banjir mulai surut di beberapa titik.

Aktivitas warga terganggu pasca kejadian itu, satu sekolah yang tergenang banjir hari ini kegiatan belajar mengajar diliburkan, satu jembatan di Distrik Unurumguay terputus sehingga akses jalan terputus.

Baca artikel lainnya di sini : Prabowo Subianto Jadi Presiden Terpilih, Imam Besar Istiqlal Ucapkan Selamat dan Sampaikan Harapannya

BPBD Kabupaten Jayapura dan tim gabungan telah melakukan upaya penanganan darurat.

Seperti, pendataan dan monitoring di tempat terdampak dikarenakan masih berpotensinya turun hujan, serta melakukan pembersihan material banjir.

Lihat juga konten video, di sini : Prabowo Unggul di Pilpres 2024, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez Ucapkan Selamat via Surat Resmi

BNPB mengimbau kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi banjir di wilayah permukiman.

Yaitu dengan rutin membersihkan aliran air maupun drainase agar ketika terjadi hujan deras, air dapat mengalir dengan baik dan tidak meluap ke permukiman warga.***

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional dari Papua, Hallopapua.com

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita 24Jamnews.com dan Jabarraya.com

Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi (WhatsApp) Jasasiaranpers.com:

08531 555 778808781 555 77880811 115 7788.

KPK Tanggapi Tudingan Rebutan Perkara dengan Kejagung Soal Pengusutan Dugaan Korupsi Kredit LPEI

Ilustrasi Gedung KPK. (Dok. Jatengraya.com/M Rifai Azhari)

Ilustrasi Gedung KPK. (Dok. Jatengraya.com/M Rifai Azhari)

INDONESIAOKE.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi tudingan rebutan perkara dengan Kejaksaan Agung (Kejagung).

KPK membantah isu yang menyebut lembaga antirasuah irebutan perkara dengan Kejagung.

Sehubungan dengan pengusutan dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberikan penjelasan hal itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).

“Bukan saling merebut, kemarin sudah saya sampaikan supaya tidak terjadi duplikasi dalam penanganan perkara,” kata Alex.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan masalah LPEI kepada Jaksa Agung St. Burhanuddin pada hari Senin (18/3/2024)

Baca artikel lainnya di sini : Prabowo Subianto Tekankan akan Jadi Presiden untuk Seluruh Rakyat Indonesia Usai Resmi Terpilih Presiden

Alex menjelaskan bahwa KPK telah menangani perkara LPEI sejak tahun lalu dan telah memasuki tahap penyelidikan.

Hingga akhirnya naik ke tingkat penyidikan dan pengumuman kepada publik pada hari Selasa (19/3/2024).

Lihat juga konten video, di sini : Prabowo Unggul di Pilpres 2024, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez Ucapkan Selamat via Surat Resmi

Mantan hakim itu juga mengatakan bahwa pengumuman naiknya perkara tersebut ke tahap penyidikan juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban KPK kepada publik.

“Supaya hasil penyelidikan dan telaah terhadap laporan masyarakat, dan ini juga menyangkut kepercayaan masyarakat ke KPK.”

“Mereka melaporkan ke KPK, terus tindakan KPK seperti apa? Jangan sampai cuma didiamkan saja. ‘Kan begitu,” ujarnya.

Alex juga mengatakan bahwa KPK masih terus melakukan audit untuk mencari apakah ada perusahaan lain yang terlibat dugaan fraud dengan LPEI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Selasa (19/3/2024) mengumumkan pihaknya telah menggelar penyidikan.

Terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

“Pada tanggal 19 Maret 2024 KPK meningkatkan penyelidikan dari dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi.”

“Dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI ini menjadi penyidikan,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Untuk kasus ini, kata Ghufron, pihak KPK mengambil kebijakan yang berbeda dari biasanya.

Selama ini KPK mengumumkan penyidikan dan menyampaikan telah melakukan penetapan tersangka.

“Sekali lagi ini semua adalah kebijakan internal KPK. Namun, dalam perkara ini, kami memutuskan untuk kemudian merilis.”

“Dan mengumumkan status penyidikan perkara ini pada hari ini sebelum menetapkan tersangkanya,” ujarnya.

Selain itu, Ghufron juga membahas soal Pasal 50 Undang-Undang KPK.

Bahwa kepolisian maupun kejaksaan tidak lagi berwenang untuk menangani suatu perkara korupsi apabila perkara itu sudah dilakukan penyidikan lebih dahulu oleh KPK.

“Dalam hal KPK sudah melakukan penyidikan, kepolisian dan kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan,” ujar Ghufron.

Namun, ketika penyidikan suatu perkara korupsi sudah didahului oleh kepolisian dan kejaksaan.

Kedua penegak hukum itu wajib memberitahukan KPK paling lambat 14 hari setelah dimulainya penyidikan.

KPK juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mempelajari tiga korporasi dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Hal itu juga berbeda dengan Kejaksaan Agung yang menyampaikan ada empat korporasi yang terindikasi fraud.

Ghufron juga menyebut total indikasi kerugian keuangan negara pada kasus LPEI mencapai Rp3,45 triliun.***

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional, Helloidn.com

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Topikpost.com dan Infokumkm.com

Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi (WhatsApp) Jasasiaranpers.com:

08531 555 778808781 555 778808191 555 77880811 115 7788.

Terima Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 oleh KPU, Surya Paloh Ucapkan Selamat kepada Prabowo – Gibran

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. (Facebook.com/@Partai Nasdem)

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. (Facebook.com/@Partai Nasdem)

INDONEISAOKE.COM – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menerima hasil penghitungan suara Pemilu 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baik itu hasil perhitungan pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden.

“Partai NasDem menyatakan menerima hasil Pemilu 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari.”

“Baik pemilu legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden,” kata Surya Paloh, saat konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta, Rabu malam (20/3/2024).

Partai NasDem juga mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif dan juga tiga paslon capres-cawapres.

“Nasdem mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pilpres 2024,” ujar Surya Paloh.

Baca artikel lainnya di sini : Prabowo – Gibran Berhasil Unggul di Total 36 Provinsi dalam Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional KPU

KPU RI resmi mengumumkan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 pada Rabu (20/3/2024) malam. Pengumuman ini dibacakan langsung oleh Ketua KPU RI, Hasyim Ashari di Gedung KPU RI, Jakarta

Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pasangan Prabowo-Gibran menang dengan perolehan suara 96.214.691.

Lihat juga konten video, di sini : Prabowo Unggul di Pilpres 2024, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez Ucapkan Selamat via Surat Resmi

Prabowo-Gibran unggul di 36 dari 38 provinsi seluruh Indonesia, dan di luar negeri.

Pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, meraih 40.971.906 suara.

Pasangan ini hanya menang di dua provinsi, yaitu Aceh dan Sumatera Barat.

Pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, memperoleh suara sah sebanyak 27.040.878.

Pasangan ini tidak menang di satu provinsi pun.

Sementara itu, untuk perolehan suara partai politik, PDIP menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak di Pemilu 2024 ini.

Diikuti Partai Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat dan PAN.***

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional Poinnews.com

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Infoekspres.com dan Bisnisnews.com

Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi (WhatsApp) Jasasiaranpers.com:

08531 555 778808781 555 778808191 555 77880811 115 7788.

Kejaksaan Agung Tanggapi Pernyataan KPK Terkait dengan Penanganan Dugaan Kasus Korupsi di LPEI

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. (Dok. Kejaksaan.go.id)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. (Dok. Kejaksaan.go.id)

INDONESIAOKE.COM – Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan tanggapan resmi terkait dugaan kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Dugaan kasus korupsi di LPEI juga tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Phak Kejagung masih melakukan kajian mendalam terhadap laporan dugaan korupsi yang baru saja diserahkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, menyatakan hal tersebut kepada awak media, Selasa, 19 Maret 2024.

Ketut juga mempertanyakan alasan KPK untuk meminta Kejagung segera menghentikan penanganan perkara yang ditangani Kejagung.

Ia menilai, belum tentu kasus yang ditangani Kejagung merupakan perkara yang sama dengan yang ditangani KPK.

Baca artikel lainnya di sini :Menkominto Sebut Sebanyak 1.900 Hoaks Ditakedown, Total Hoaks Terkait Terkait Pemilu Mencapai 3.235

“Kasus LPEI itu banyak, bahkan ada batch 1, 2 dan 3,” kata Kapuspenkum Ketut Sumedana

“Kita baru menerima dan tahap mempelajari, yang dimaksud dengan menghentikan itu yang mana dan yang ditangani KPK juga yang mana,” sambungnya.

Lihat juga konten video, di sini : Prabowo Unggul di Pilpres 2024, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez Ucapkan Selamat via Surat Resmi

Tak hanya itu, Ketut menyebut adanya kasus LPEI yang berkaitan dengan Tindak Pidana Umum yang sedang ditangani oleh Mabes Polri.

Ia menyarankan agar KPK berkoordinasi terkait penanganan perkara tersebut melalui mekanisme yang telah disepakati.

“Tidak perlu ada konferensi pers untuk meminta kita menghentikan.”

“Cukup koordinasi saja, apalagi selama ini mekanisme yang demikian itu sudah berjalan baik,” ujar ketut.

Lebih lanjut, kata ketut, Kejagung mempersilakan KPK untuk berkoordinasi terkait penanganan kasus perkara LPEI yang dimaksudkan.

Ketut berharap tidak ada tumpang tindih penanganan kasus antara Kejagung dan KPK.

“Silahkan datang ke kami kasus yang dimaksudkan, kami terbuka untuk itu.”

“Kami juga tidak mau ada pekerjaan yang tumpang tindih jadi rebutan di antara penegak hukum,” tambah Ketut.***

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional On24jam.com

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Serambiislam.com dan Infomaritim.com

Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi (WhatsApp) Jasasiaranpers.com:
08531 555 778808781 555 778808191 555 77880811 115 7788.

KPK Naikkan Status Dugaan Korupsi LPEI ke Tingkat Penyidikan Usai Menkeu Sri Mulyani Lapor ke Kejagung

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Facebook.com/@Sri Mulyani Indrawati)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Facebook.com/@Sri Mulyani Indrawati)

INDONESIAOKE.COM – KPK telah menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Laporan tersebut sudah masuk KPK sejak 10 Mei 2023.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers, Selasa (19/3/2024).

“Kemudian kami telaah, dan dari penelaahan tersebut disampaikan ke Direktorat Penyelidikan pada tanggal 13 Februari,” ujar Nurul Ghufron.

“Kemudian telah dilakukan penyelidikan pada 13 Februari 2024, dan pada hari ini tadi segenap penyelidikan, penyidikan, penuntutan,” sambungnya.

Lebih lanjut Ghufron menejalaskan, kasus dugaan korupsi tersebut kini telah naik ke penyidikan hari ini.

Baca artikel lainnya di sini : PT Bintang Delapan Wahana Diminta Koperatif soal Kasus Pemalsuan Dokumen Izin Usaha Pertambangan

Pengusutan terkait pemberian fasilitas kredit dari LPEI.

“Maka pada tanggal 19 Maret 2024 ini, KPK meningkatkan proses penyelidikan dari dugaan penyimpangan.”

Lihat juga konten video, di sini : Prabowo Unggul di Pilpres 2024, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez Ucapkan Selamat via Surat Resmi

“Atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI ini menjadi berstatus penyidikan,” tuturnya.

Ghufron menyinggung soal laporan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dugaan korupsi di LPEI ke Kejaksaan Agung.

Dia menyebut kasus ini sudah naik ke penyidikan di KPK.

“Kemarin Menteri Keuangan telah melaporkan dugaan TPK ini ke Kejaksaan Agung, KPK perlu menegaskan.”

“Bagwa KPK telah meningkatkan penanganan perkara dugaan penyimpangan ataupun korupsi pada penyaluran kredit LPEI ini naik ke penyidikan,” tukasnya.***

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita ekonomi & bisnis Infofinansial.com

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Adilmakmur.co.id dan Harianekonomi.com

Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi (WhatsApp) Jasasiaranpers.com:
08531 555 778808781 555 778808191 555 77880811 115 7788.

Soal Ketua Umum Partai Golkar, Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Angkat Bicara Soal Peluangnya

Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka. (Facbook.com/@Gibran Rakabuming)

Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka. (Facbook.com/@Gibran Rakabuming)

INDONESIAOKE.COM – Menjelang pengumuman pemenang Pilpres 2024 beredar isu yang menyebutkan dukungan terhadap calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi Ketua Umum Partai Golkar

Bukan hanya Gibran, ayahnya yaitu Presiden Jokowi pun disebut berpeluang besar untuk menempati posisi Ketua Umum Partai Golkar.

Bagamana penjelasan mengenai persoalan ini? Gibran juga angkat suara terkait hal tersebut.

Menurutnya, nmasih banyak tokoh senior yang lebih layak menempati posisi tersebut.

“Enggaklah, ya biar yang senior-senior. Yang lebih pengalaman saja,” katanya.

Mengenai kemungkinan penunjukannya sebagai ketua baru, ia mengaku tidak mengetahui proses pemilihannya.

Baca artikel lainnya di sini : Jemaat Gereja Regina Pacis Magetan Donor Darah, Topang Umat Muslim Ibadah Puasa Ramadan

“Ya saya nggak tahu ya prosesnya di sana seperti apa. Yang jelas masih banyak tokoh senior,” katanya di Solo, Jawa Tengah, Senin (18/3/2024).

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical sudah bersuara soal isu itu.

Lihat juga konten video, di sini : Hujan dengan Intensitas Tinggi, Sebanyak 4 Kecamatan Terendam Banjir di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat

Ical mengatakan Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar.

Tapi, belum tentu jadi ketua umumnya karena Golkar punya AD/ART atau aturan internal partai yang mengatur syarat jadi ketua umum.

“Kalau (jadi) ketum itu ada aturannya. (Harus kaderisasi selama lima tahun) ya dong.”

“Namanya juga organisasi,” kata Ical di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (15/2/2024).

Ical menyebut ada jalan lain bagi Jokowi dan Gibran untuk menduduki kursi tertinggi di Golkar.

Yakni, jika Golkar di semua provinsi menginginkan Jokowi atau Gibran jadi ketua umumnya atau dengan mengubah aturan AD/ART di internal partai.

Ical memandang perubahan AD/ART itu mungkin saja. Perubahan AD/ART harus mendapat persetujuan dari pengurus Golkar dari semua provinsi di Indonesia.

“(Ubah AD/ART untuk Jokowi atau Gibran jadi ketua umum Golkar) ya mungkin saja kalau mau. Kalau seluruh (pengurus Golkar) di seluruh daerah mau, ya mau,” kata Ical.

Ical mengatakan jika tidak dapat melalui jalan itu, Jokowi atau Gibran masih berpeluang jadi Ketua Golkar.

Jalan terakhir yang dapat dilalui adalah kaderisasi selama lima tahun, seperti kader Golkar lainnya.***

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional Hallopresiden.com

Sempatkan juga untuk. membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Halloidn.com dan Bisnisnews.com

Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi (WhatsApp) Jasasiaranpers.com:
08531 555 778808781 555 778808191 555 77880811 115 7788.

Banjir di Kota Semarang Surutnya Lebih Lama, BNPB Sebut Dipengaruhi oleh Fenomena Land Subsidence

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto saat mengunjungi Jawa Tengah. (Dok. BNPB)

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto saat mengunjungi Jawa Tengah. (Dok. BNPB)

INDONESIAOKE.COM – Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang menjadi wilayah yang hingga hari ini masih tergenang banjir akibat dampak cuaca ekstrem sejak Rabu (13/3/2024),

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto juga mengunjungi Kelurahan Trimulyo, Minggu (17/3)/2024).

Wilayah Kelurahan Trimulyo memang sudah menjadi langganan banjir setiap tahunnya.

Selain itu, jika sudah banjir, maka genangan air di kawsssn tersebut akan lama surutnya

Masyarakat setempat yang dikonfirmasi oleh BPBD Kota Semarang, menyampaiksn hal tersebut.

Sementara wilayah lain yang terdampak banjir sudah mulai surut dan tidak ada lagi genangan air.

Baca artikel lainnya di sini : Korban Banjir Kota Semarang Masih di Pengungsian, BNPB.Serahkan Bantuan Logistik dan Peralatan

Menurut hasil analisa Badan Geologi, hal itu disebabkan karena wilayah tersebut berada di bawah permukaan laut.

Artinya daratannya lebih rendah dari permukaan laut karena dipengaruhi fenomena land subsidence atau penurunan tanah

Lihat juga konten video, di sini : Hujan dengan Intensitas Tinggi, Sebanyak 4 Kecamatan Terendam Banjir di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat

Sehingga menurut Kepala BNPB, ketika daerah itu tergenang air, maka satu-satunya solusi adalah menyedot genangan menggunakan bantuan pompa.

“Ini kan lebih rendah dari laut. Tentu saja kalau dibiarkan kan tidak bisa airnya keluar sendiri. Harus disedot menggunakan pompa,” kata Suharyanto.

Suharyanto melakukan peninjauan operasional pompa penyedot air, untuk menguras genangan banjir di wilayah Kelurahan Trimulyo,***

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional dari Jawa Tengah, Hellojateng.com

Sempatkan juga untuk. membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Lingkarnews.com dan Infofiasial.com

Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi (WhatsApp) Jasasiaranpers.com:
08531 555 778808781 555 778808191 555 77880811 115 7788.

Rafael Alun Trisambodo Divonis 14 Tahun Penjara dan Denda Rp500 Juta oleh Pengadilan Tinggi Jakarta

Mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo (RAT). (Instagram.com/@kristianto.purnomo)

Mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo (RAT). (Instagram.com/@kristianto.purnomo)

INDONESIAOKE.COM – Kasus gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Ditjen Pajak dengan terdakwa Rafael Alun Trisambodo diputus oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Dalam putusannya itu, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat sebelumnya.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun.”

Demikian bunyi amar putusan banding kasus Rafael Alun sebagaimana dilihat di laman resmi Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Putusan itu disampaikan dalam sidang terbuka pada Kamis, 7 Maret 2024 lalu dengan Nomor Perkara 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI.

Putusan diadili oleh Ketua Majelis Hakim Tjokorda Rai Suamba dan Hakim Anggota dari PT DKI Tony Pribadi dan Erwan Munawar.

Baca artikel lainnya di sini : Sejumlah Wilayah Pantura Jawa Tengah Terdampak Bancana Hidrometeorologi, Cuaca Ekstrem Jadi Ancaman

Serta Hakim Ad Hoc Tipikor Margareta Yulie Bartin Setyaningsih dan Gatut Sulistyo dengan Panitera Pengganti Effendi P. Tampubolon.

Terdakwa Rafael Alun juga dijatuhi pidana denda sebanyak Rp500.000.000 subsider tiga bulan kurungan.

Lihat juga konten video, di sini: Raja Yordania Abdullah II Beri Ucapan Selamat Ratu Reina Doakan yang Terbaik untuk Prabowo Subianto

Rafael Alun juga dihukum dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak Rp10.079.095.519 subsider tiga tahun penjara.

Rafael dinilai terbukti menerima gratifikasi dan melakukan TPPU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Ia terbukti melanggar Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU 25/2003 tentang TPPU Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

“Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan,” bunyi amar putusan itu lagi.

Dalam kasus Gratifikasi dan TPUU itu, Rafeal disebut bersama istirnya, Ernie Meike Torondek menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sebanyak Rp16,6 miliar.

Penerimaan gratifikasi tersebut melalui PT ARME, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo.

Yang mana berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Rafael.

Bahkan, keduanya disebut melakukan TPPU hingga puluhan miliar sejak 2003-2023.***

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional Apakabarindonesia.com

Sempatkan juga untuk. membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Hallo.id dan Infoekonomi.com

Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi (WhatsApp) Jasasiaranpers.com:
08531 555 778808781 555 778808191 555 77880811 115 7788.

Terkait Kasus Firli Bahuri, 2 Persoalan Ini Jadi Alasan yang Dorong MAKI Gugat Polda Metro ke PN Jaksel

Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (Dok. Tribratanews.sulsel.polri.go.id)

Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (Dok. Tribratanews.sulsel.polri.go.id)

INDONESIAOKE.COM – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman buka suara alasan pihaknya menggugat Polda Metro Jaya ke Pengadiln Negeri Jakarta Selatan.

Pertama, terkait belum ditahannya mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Kedua, pihaknya kecewa lantaran pihak kepolisian tak menerbitkan surat perintah membawa atau tangkap paksa Firli.

Pasalnya, Firli telah dua kali mangkir pada pemeriksaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Kami hadir untuk agenda melawan penyidik Polda Metro Jaya diwakili Kapolda, Kapolri sebagai supervisor dari penyidikan.”

“Dan Kajati DKI selaku jaksa penuntut umum atas perkara mangkraknya dugaan korupsi pak Firli Bahuri.”

Baca artikel lainnya di sini : Prakiraan Cuaca Sejumlah Kota Besar di Indonesia, Hujan dengan Intensitas Ringan Terjadi di Kota Surabaya

“Dan belum ditahan, padahal umurnya penyidikan sudah lebih dari 3 bulan,” kata dia kepada awak media di PN Jaksel, Rabu, 13 Maret 2024.

Kemudian, Boyamin mengungkapkan rasa kekecewaannya.

Lihat juga konten video, di sini : Beri Selamat ke Capres Prabowo Subianto via Telepon, Raja Yordania: Negaramu Membutuhkanmu

Lantaran pihak kepolisian tak menerbitkan surat perintah tangkap paksa Firli yang sudah mangkir dua kali dalam penyidikan.

“Kami kecewa, karena pak Firli dipanggil dua kali dalam penyidikan, tidak datang kemudian tidak diterbitkan surat perintah membawa,

Padahal kalau saksi dipanggil penyidikan tidak datang dua kali maka diterbitkan surat perintah membawa,” ucapnya

“Apalagi tidak dilakukan perintah membawa paksa dan kemudian dilakukan penahanan.

Maka bentuk kejengkelan kami, kami tuangkan dalam bentuk gugatan prapid yang didaftarkan di PN Jaksel,” sambungnya.

Tak hanya itu, ia mengungkapkan saat ini perwakilan penyidik Polda Metro Jaya sudah datang di PN Jaksel untuk menghadiri sidang perdana praperadilan yang dilayangkan pihaknya.

“Tadi perwakilan Polda sudah datang, tapi yang Kapolri sama Kajati DKI belum nampak.”

“Kita tunggu, tapi prinsipnya sidang dan tidak sidang kami tetap menekankan menuntut penyidik Polda Metro Jaya di bawah Supervisi Mabes Polri.”

“Dan penuntut umum pada Kejati DKI untuk segera menuntaskan perkara ini dan melakukan penahanan korupsi dan diduga tidak kooperatif,” terangnya

Diketahui, Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) akan jalani sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, Rabu, 13 Maret 2024.

Sebagau imbas belum ditahannya mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Gugatan praperadilan tersebut, tergister dengan nomor perkara 33/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. Nantinya, bakal digelar sekira pukul 10.00 WIB mendatang di ruang Sidang 4 PN Jaksel.

“(Klasifikasi perkara) Sah atau tidaknya penetapan tersangka,” kutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, Rabu, 13 Maret 2024.

Dalam laman tersebut, nampak pihak pemohon gugatan itu yakni Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) dan pihak termohonnya

Yakni Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Narendra Jatna.***

rtikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional Halloidn.com

Sempatkan juga untuk. membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Halloupdate.com dan Businesstoday.id

Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi (WhatsApp) Jasasiaranpers.com:
08531 555 778808781 555 778808191 555 77880811 115 7788.

Ketua DPD Gerindra Jateng Sudaryono Nyatakan Siap untuk Maju Jadi calon Gubernur Jawa Tengah

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono. (Facebook.com/@Sudaryono )

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono. (Facebook.com/@Sudaryono )

INDONEISAOKE.COM – Ketua DPD Gerindra Jateng Sudaryono menyatakan siap untuk maju menjadi calon Gubernur Jawa Tengah.

Kesiapan Sudaryono tersebut tentunya diselaraskan dengan keputusan Partai Gerindra, partai politik tempatnya berkiprah.

“Intinya begini, kalau memang partai menghendaki saya maju, kemudian dituangkan dalam rekomendasi DPP.”

“Tentu sebagai kader yang baik, saya siap untuk maju menjadi calon Gubernur Jateng,” kata Sudaryono, Minggu (10/3/2024).

Sudaryono menyampaikan hal tersebut usai dirinya menerima dukungan dari sayap organisasi Partai Gerindra, PD Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) Jawa Tengah.

Sudaryono mengapresiasi dukungan dari Satria kepada dirinya untuk maju pada Pilkada Jateng.

Baca artikel lainnya di sini : Harga Beras Alami Kenaikan di 75 Persen Daerah di Indonesia, 250 Daerah Belum Lakukan Operasi Pasar

“Ini bentuk apresiasi karena apa pun kinerja kami selama pemenangan Prabowo-Gibran, selama lebih kurang 4 bulan saya di sini.”

“Kami merasa mendapatkan apresiasi dari teman-teman yang kerja di lapangan,” katanya.

Lihat juga konten video, di sini:  Raja Yordania Abdullah II Beri Ucapan Selamat Ratu Reina Doakan yang Terbaik untuk Prabowo Subianto

Bukan hanya Satria, kata dia, sejumlah instrumen sayap Gerindra lainnya dan sukarelawan juga telah menyatakan dukungan kepadanya.

Ia menjelaskan bahwa mekanisme Pilgub Jateng sebenarnya masih sangat panjang dengan pelaksanaan yang dijadwalkan pada bulan November 2024.

Sedangkan pendaftaran kemungkinan dibuka mulai Agustus mendatang.

Dukungan yang merupakan aspirasi dari bawah itu akan disampaikan ke pusat, DPP Partai Gerindra.

Nantinya keputusannya bergantung pada ketua umum dan sekretaris jenderal yang dituangkan dalam rekomendasi.***

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional Indonesiaoke.com

Sempatkan juga untuk. membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Persda.com dan Harianekonomi.com

Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi (WhatsApp) Jasasiaranpers.com:
08531 555 778808781 555 778808191 555 77880811 115 7788.

Pasutri Pelaku Pencurian di Minimarket Tangerang Ditangkap Polisi Usai Beraksi Sebanyak 16 Kali

Pasutri Pelaku Pencurian di Minimarket Tangerang Ditangkap Polisi. (Dok. Indoneisaoke.com/M Rifai Azhari)

Pasutri Pelaku Pencurian di Minimarket Tangerang Ditangkap Polisi. (Dok. Indoneisaoke.com/M Rifai Azhari)

INDONESIAOKE.COM – Polisi mengamankan pasangan suami istri (pasutri) pelaku pencurian uang di kasir gerai minimarket

Para pelaku membawa kabur uang tunai senilai Rp10,8 juta dari minimarket di kawasan Sepatan, Kabupaten Tangerang.

Hal tersebut disampaikan oleh ujar Kapolsek Sepatan, AKP Sriyono dalam keterangannya, Senin (11/3/2024).

“Kedua pelaku mencuri uang tunai dari dalam laci kasir minimarket Alfamart dengan cara mengelabui karyawan (kasir),” kata Sriyono.

Lebih lanjut Sriyono menjelaskan, kedua pelaku masing-masing berinisial ER (29) dan istri berinisial HIP (23).

Dilansir PMJ News, kasus pencurian ini terjadi pada Sabtu (4/11/2023) pekan lalu.

Baca artikel lainnya di sini : Caleg DPR RI SDP Menjadi Tersangka, Videonya Sempat Viral Saat Bagi-bagi Uang di Pantai Losari Makassar

Sriyono mengungkapkan, awalmya HIP mengelabui kasir minimarket dengan memintanya mengambilkan minuman di kulkas yang jaraknya jauh dari meja kasir.

Kemudian, ER mengambil uang di laci saat korban meninggalkan meja kasir.

Lihat juga konten video, di sini: Raja Yordania Abdullah II Beri Ucapan Selamat Ratu Reina Doakan yang Terbaik untuk Prabowo Subianto

“Setelah berhasil mencuri uang dari dalam laci kasir tersebut, keduanya kemudian pergi meninggalkan minimarket.”

“Namun perbuatan tersebut terekam CCTV minimarket,” tuturnya.

Menurut Sriyono, HIP dan ER ditangkap di rumah kontrakannya kawasan Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Kamis (7/3/2024).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, lanjut Sriyono, kedua pelaku mengakui sudah menjalankan aksi pencurian dengan modus tersebut di belasan gerai minimarket.

“Dari hasil pemeriksaan, pasangan suami istri ini mengakui sudah melakukan pencurian di 16 minimarket.”

“Yakni di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Jakarta Barat,” terangnya.

Akibat perbuatannya, HIP dan ER dijerat Pasal 363 KUHP.

“Kedua pelaku kami sangkakan dengan Pasal 363 KUHPidana tentang pencurian dengan pemberatan.”

“Ancaman pidana penjara sembilan tahun,” tukasnya.***

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Kontenberita.com dan Infobumn.com

Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi (WhatsApp) Jasasiaranpers.com:
08531 555 778808781 555 778808191 555 77880811 115 7788.

Warga Tangsel Temukan Kotak Peluru 29 Butir di Rumah Kosong, Polisi Ungkap Dugaan Pemiliknya

Warga Tangsel Temukan Kotak Peluru 29 Butir di Rumah Kosong. (Pixabay.com/iGlobalWeb)

Warga Tangsel Temukan Kotak Peluru 29 Butir di Rumah Kosong. (Pixabay.com/iGlobalWeb)

INDONESIAOKE.COM – Warga Perumahan Pondok Kacang Prima, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, menemukan sebuah kotak berisi amunisi atau peluru sebanyak 29 butir.

Sekotak peluru itu ditemukan oleh warga bernama Sarifuddin di depan sebuah rumah kosong.

Penemuan terjadi saat saksi tengah membersihkan saluran air.

Kapolsek Pondok Aren, Kompol Bambang Askar Sodiq menyampaikan hal tersebut aat dikonfirmasi, Selasa (12/3/2024).

“Pemilik rumah sekarang tinggal di Bali. Jadi rumah tersebut memang dalam kondisi kosong saat ini,” ujar Bambang Askar Sodiq.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, rumah tersebut dua tahun sebelumnya sempat disewa seorang warga asal Medan.

Namun, setahun belakangan kosong tak ditinggali.

Baca artikel lainnya di sini : Raja Yordania Abdullah II Beri Ucapan Selamat Ratu Reina Doakan yang Terbaik untuk Prabowo Subiano

“Rumah itu sempat disewakan namun rumah tersebut hanya digunakan untuk menyimpan barang saja, tidak ditempati,” tuturnya.

Bambang mengungkap setelah petugas meminta keterangan beberapa orang saksi penemuan peluru di lokasi.

Lihat juga konten video, di sini : Hujan dengan Intensitas Tinggi, Sebanyak 4 Kecamatan Terendam Banjir di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat

Petugas mendapati jika sebelumnya temuan ini juga telah dilaporkan ke Polres Tangerang Selatan.

“Diduga peluru itu milik anggota TNI yang sudah tidak tinggal di sana,” tukasnya.***

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional Infoekspres.com

Sempatkan juga untuk. membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Haiidn.com dan Ekonominews.com

Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi (WhatsApp) Jasasiaranpers.com:
08531 555 778808781 555 778808191 555 77880811 115 7788.

Siapa Calon Gubernur Pilihan Anda? Daftar Provinsi yang Gelar Pilkada Serentak pada 27 November 2024

KPU akan menggelar pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024. (Dok. Indoneisaoke.com/M Rifai Azhari)

KPU akan menggelar pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024. (Dok. Indoneisaoke.com/M Rifai Azhari)

INDONESIAOKE.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024.

Penetapan itu tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024.

Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berikut daftar provinsi yang akan menggelar Pilkada serentak pada 27 November 2024:

1. Pemilihan Umum Gubernur Aceh 2024
2. Pemilihan Umum Gubernur Bengkulu 2024
3. Pemilihan Umum Gubernur Jambi 2024

4. Pemilihan Umum Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2024
5. Pemilihan Umum Gubernur Kepulauan Riau 2024
6. Pemilihan Umum Gubernur Lampung 2024

Baca artikel lainnya di sini : Kasus Korupsi Komoditas Timah di PT Timah, Kejagung Amankan Uang Rp10 Miliar dan 2 Juta Dolar Singapura

7. Pemilihan Umum Gubernur Riau 2024
8. Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Barat 2024
9. Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara 2024

10. Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Selatan 2024
11. Pemilihan Umum Gubernur Banten 2024
12. Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2024

Lihat juga konten video, di sini: Sebanyak 4 Kecamatan Terendam Banjir di Kabupaten Melawi, Kalbar, Akibat Hujan dengan Intensitas Tinggi

13. Pemilihan Umum Gubernur Jawa Barat 2024
14. Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah 2024
15. Pemilihan Umum Gubernur Jawa Timur 2024

16. Pemilihan Umum Gubernur Bali 2024
17. Pemilihan Umum Gubernur Nusa Tenggara Barat 2024
18. Pemilihan Umum Gubernur Nusa Tenggara Timur 2024

19. Pemilihan Umum Gubernur Kalimantan Barat 2024
20. Pemilihan Umum Gubernur Kalimantan Selatan 2024
21. Pemilihan Umum Gubernur Kalimantan Timur 2024

22. Pemilihan Umum Gubernur Kalimantan Tengah 2024
23. Pemilihan Umum Gubernur Kalimantan Utara 2024

25. Pemilihan Umum Gubernur Sulawesi Barat 2024
26. Pemilihan Umum Gubernur Sulawesi Selatan 2024

27. Pemilihan Umum Gubernur Sulawesi Tengah 2024
28. Pemilihan Umum Gubernur Sulawesi Tenggara 2024
29. Pemilihan Umum Gubernur Sulawesi Utara 2024

30. Pemilihan Umum Gubernur Maluku 2024
31. Pemilihan Umum Gubernur Maluku Utara 2024
32. Pemilihan Umum Gubernur Papua 2024

33. Pemilihan Umum Gubernur Papua Barat 2024
34. Pemilihan Umum Gubernur Papua Barat Daya 2024

35. Pemilihan Umum Gubernur Papua Pegunungan 2024
36. Pemilihan Umum Gubernur Papua Selatan 2024
37. Pemilihan Umum Gubernur Papua Tengah 2024.***

Artikel di atas juga sudah diterbitkan media Bisnis Harianindoneisa.com

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Haiidn.com  dan Harianekonomi.com 

Kejagung Amankan Uang Rp10 Miliar dan 2 Juta Dolar Singapura Kasus Korupsi Komoditas Timah di PT Timah

PT Timah Tbk. (Dok. Timah.com)

PT Timah Tbk. (Dok. Timah.com)

INDONESIAOKE.COM – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah uang tunai serta beberapa dokumen.

Hal itu terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022.

Penggeledahan tersebut dilakukan oleh Tim Penyidik Direktorat Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) selama 3 hari yakni pada 6-8 Maret 2024 di beberapa lokasi.

Diantaranya Kantor PT QSE, PT SD, serta rumah tinggal saksi berinisial HL di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Hasil penggeledahan yang dilakukan telah mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp10 miliar dan 2 juta dollar Singapura.

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana.

Baca artikel lainnya di sini : Sebanyak 7 Orang Masih dalam Pencarian Akibat Hilang Tertimbun Tanah Longsor di Pesisir Selatan, Sumbar

“Tim Penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, kumpulan dokumen terkait, serta uang tunai sebesar Rp 10.000.000.000 dan 2.000.000 dollar Singapura.”

“Yang diduga kuat berhubungan atau merupakan hasil tindak kejahatan,” kata Ketut dalam keterangannya, pada Sabtu, 9 Maret 2024.

Lihat juga konten video, di sini : Hadir di Mandiri Investment Forum, Prabowo Sebut Pemimpin Negara di Dunia Ingin Perdamaian dan Kemakmuran

Kemudian, kata Ketut, penggeledahan dan penyitaan tersebut yang dilakukan tim penyidik guna menindaklanjuti kesesuaian hasil pemeriksaan dan keterangan dari para tersangka dan saksi.

Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti terkait dugaan aliran dana ilegal dari sejumlah perusahaan yang terlibat dalam tata niaga timah ilegal.

“Tim penyidik akan terus menggali fakta-fakta baru dari barang bukti tersebut guna membuat terang penyidikan yang tengah dilakukan,” ujar Ketut.

Sebagaimana diketahui, pada perkembangan kasus ini, terdapat 13 tersangka yang telah ditetapkan.

Salah satu tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana menghalangi penyidikan atau obstruction of justice.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung telah menetapkan satu tersangka dari PT Timah Tbk berinisial ALW.

ALW menjabat sebagai Direktur Operasional tahun 2017, 2018, dan 2021 serta Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 dan 2020.

“Dengan tambahan satu orang tersangka tersebut, maka jumlah keseluruhan tersangka sampai saat ini yaitu 14 orang,” kata Ketut dalam keterangannya, pada Jumat, 8 Maret 2024.***

Artikel di atas juga sudah diterbitkan portal berita nasional ekonomi dan bisnis Infobumn.com

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Halloup.com dan Harianekonomi.com

Prabowo Terima Ucapan Selamat dari Presiden Prancis Emmanuel Macron via Telepon Usai Ungguli Pilpres 2024

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron. (Facebook.com/@Prabowo)

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron. (Facebook.com/@Prabowo)

INDONEISAOKE.COM – Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, kembali mendapat ucapan selamat.

Dari salah satu pemimpin negara atas keunggulannya dalam perolehan suara sementara Pilpres 2024.

Kali ini ucapan itu datang dari Presiden Prancis Emmanuel Macron yang disampaikan melalui sambungan telepon, Jumat (8/3/2024).

“Oh, rekan saya, Pak Presiden. Saya ingin mengucapkan selamat atas hasil pemilu Anda yang luar biasa. Selamat,” kata Macron.

“Terima kasih banyak, Yang Mulia. Terima kasih banyak, Bapak,” jawab Prabowo dengan bahasa Prancis.

“C’est un grand honneur pour moi,” kata Prabowo dalam bahasa Prancis, yang artinya “Ini sebuah kehormatan besar bagi saya.”

Baca artikel lainnya di sini : KPK Cekal Dirut PT Taspen Non Aktif Antonius Kosasih ke Luar Negeri, Terkait Dugaan Investasi Fiktif

Prabowo juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh Macron selama ini kepadanya.

Prabowo berharap, hubungan baik maupun kerja sama antara Indonesia-Prancis akan terus terjalin dengan erat ke depannya.

Lihat juga konten video, di sini: Prabowo Terima Ucapan Selamat dari Presiden Prancis Emmanuel Macron via Telepon Usai Ungguli Pilpres 2024

“Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan Anda, atas persahabatan Anda.”

“Semoga kita akan terus berhubungan baik, bekerja sama dengan baik. Terima kasih,” lanjut Prabowo.

“Terima kasih banyak, terima kasih Pak Prabowo,” jawab Macron lagi.***

Artikel di atas juga sudah diterbitkan portal berita nasional Helloidn.com

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Hallopresiden.com dan Infomaritim.com

Begini Respons Ganjar Pranowo Menurut Mahfud MD Usai IPW Lapor KPK Dugaan Terima Cashback Bank Jateng

Calon Presiden Ganjar Pranowo. (Do. Jatengprov.go.id )

Calon Presiden Ganjar Pranowo. (Do. Jatengprov.go.id )

INDONESIAOKE.COM – Indonesia Police Watch (IPW) telah melaporkan Ganjar Pranowo ke KPK bersama satu orang lain, yakni Direktur Utama BPD Jateng periode 2014—2023 berinisial S ke KPK.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa laporan itu atas dugaan penerimaan cashback dari perusahaan asuransi.

Nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari Rp100 miliar.

“IPW melaporkan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan atau suap penerimaan cashback beberapa perusahaan asuransi kepada Dirut Bank Jateng (inisial S)”

“Dan juga pemegang saham kendali Bank Jateng Ganjar Pranowo (GP) diperkirakan terjadi sejak 2014 sampai dengan 2023,” katanya.

Sugeng menjelaskan bahwa perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback.

Baca artikel lainnya di sini : Tak Bisa Penuhi Panggilan Tim Penyidik KPK, Begini Alasan Bendahara Partai NasDem Ahmad Sahroni

Bank Jateng mengendalikan cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16 persen dari nilai premi.

Nilai 16 persen tersebut kemudian diduga dialokasikan ke tiga pihak.

Lihat juga konten video, di sini: Fenomena Pergerakan Tanah di Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah akan Merelokasi Rumah Warga

“Lima persen untuk operasional Bank Jateng, baik pusat maupun daerah.”

“5,5 persen untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri atas pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah,

“Yang 5,5 persen diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah Kepala Daerah Jawa Tengah dengan inisial GP,” jelas dia.

Sementara itu, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan dari IPW tersebut dan akan segera menindaklanjuti dan melakukan verifikasi lanjutan.

“Setelah kami cek, betul ada laporan masyarakat dimaksud. Kami segera tindak lanjuti dengan verifikasi terlebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat KPK,” ucap Ali.

Respons Ganjar Pranowo dan Mahfud MD

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md turut menanggapi langkah Indonesia Police Watch (IPW).

IPW melaporkan calon presiden Ganjar Pranowo ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengatakan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Ganjar mengenai hal tersebut.

“Tentu saya selalu berkomunikasi dengan Mas Ganjar. Respons-nya tenang-tenang saja dia,” kata Mahfud.

Ganjar juga telah menanggapi laporan IPW ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret namanya.

“Saya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi dari yang dia tuduhkan,” ujar Ganjar yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah.

Ganjar Pranowo dan Mahfud Md menyampaikan hal tersebut kepada Antara dalam kesempatan yang berbeda, belum lama ini.

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 pada Pemilu 2024.***

Artikel di atas juga sudah diterbitkan portal berita nasional Infoseru.com

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Terkinipost.com dan Infofinansial.com

Bareskrim Sudah Periksa Rosan Roeslani, Kasus Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie Jalan Terus

Pengamat bidang militer dan pertahanan keamanan Connie Rahakundini Bakrie. (Instagram.com/@connierahakundinibakrie)

Pengamat bidang militer dan pertahanan keamanan Connie Rahakundini Bakrie. (Instagram.com/@connierahakundinibakrie)

INDONESIAOKE.COM – Bareskrim Polri masih menyelidiki kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terlapor pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie.

Salah satunya meminta keterangan Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Jumat (8/3/2024).

“Polri telah melakukan serangkaian tindakan berupa klarifikasi, artinya dalam tahap penyelidikan,” ujar Trunoyudo.

“Di mana pelapor telah hadir memenuhi panggilan Polri di Bareskrim Polri pada Kamis, 29 Februari 2024 lalu,” sambungnya.

Menurut Trunoyudo, saat ini penyidik masih melengkapi hasil penyelidikan terkait kasus tersebut.

Baca artikel lainnya di sini : Terkait Dugaan Korupsi Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Bendahara NasDem dan Anggota DPR Ahmad Sahroni

Dia menyebut pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lainnya pun akan dilakukan.

Meski begitu, Trunoyudo belum mengungkap siapa sosok saksi yang bakal diperiksa dalam kasus pencemaran nama baik tersebut.

Lihat juga konten video, di sini : Gelar Silaturahmi Kebangsaan dengan 1.600 Muslimat NU dan Relawan Jatim, Prabowo Ucapkan Terima Kasih

Dia hanya menjelaskan salah satunya saksi ahli.

“Saat ini tentunya penyidik akan memenuhi dalam hal untuk melengkapi hasil penyelidikan.:

“Di antaranya juga akan mengambil keterangan berupa pendapat ahli.”

“Dan selanjutnya Bareskrim Polri tentu akan mengundang saksi-saksi,” tuturnya.”***

Artikel di atas juga sudah diterbitkan portal berita nasional Poinnews.com

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Haiindonesia.com dan Lingkarin.com

BNSP: BLK Komunitas Diresmikan oleh Wakil Presiden RI, Kunci Sukses Kearifan Lokal dan Kolaborasi

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meresmikan 525 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Banten, Jawa Barat (Doc.BNSP)

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meresmikan 525 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Banten, Jawa Barat (Doc.BNSP)

INDONESIAOKE.COM – Salah satu elemen penting dalam mesin pertumbuhan ekonomi adalah sektor ketenagakerjaan Indonesia, di mana data Badan Pusat Statistik menyebutkan pada 2023 mencapai 146 juta jiwa.

Namun, dalam upaya menciptakan lapangan kerja dan tenaga kerja yang berdikari, masih ditemui sejumlah tantangan, antara lain angka pengangguran yang cukup tinggi.

Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) konsisten mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat serta menyasar daerah-daerah yang relatif tertinggal, termasuk di lingkup pondok pesantren dan serikat pekerja.

“Saya meyakini, kemandirian dan keberlanjutan BLK Komunitas ini menjadi kunci terciptanya tenaga kerja dan wirausaha lokal yang mumpuni yang akan menjadi penggerak ekonomi wilayah dan berkontribusi pada pembangunan nasional,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat meresmikan 525 BLK Komunitas Program Bantuan Pembangunan Tahun 2023 dan Festival Kemandirian BLK Komunitas, di Pondok Pesantren (Ponpes) Daarul Archam, Jalan Raya Rajeg No. 49, Desa Tanjakan, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (07/03/2024).

Lebih jauh, Wapres menekankan bahwa BLK Komunitas harus kreatif dan aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat dan para pengusaha lokal agar berkembang menjadi BLK Komunitas yang mandiri.

Ia pun meminta agar model dan jenis pelatihan diperbarui untuk mengakselerasi pelatihan vokasi secara konsisten.

“Hal ini penting guna memastikan pelatihan yang diberikan terus relevan dengan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja,” ungkap Wapres.

Menurutnya, BLK Komunitas sebagai sentra peningkatan kompetensi berbasis komunitas sangat bermanfaat dalam menyiapkan keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya untuk diserap oleh pasar kerja, tetapi juga mendorong lahirnya wirausaha lokal.

“Sebagai contoh, BLK Komunitas di Pondok Pesantren Daarul Archam ini, katanya yang saya dengar, dikembangkan dengan kejuruan unggulan bahasa Inggris.

Layaknya keterampilan teknis lainnya, penguasaan bahasa asing tentu akan menjadi nilai tambah dalam dunia kerja,” ujar Wapres.

Untuk itu, Wapres berpesan kepada para santri dan masyarakat sekitar, khususnya generasi muda, agar memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya sebagai upaya meningkatkan daya saing, baik ketika mencari kerja ataupun berwirausaha.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, pihaknya terus berkomitmen mengakselerasi pelatihan kerja melalui pembangunan BLK Komunitas sebagai bagian dari agenda peningkatan SDM ketenagakerjaan Indonesia.

Hingga 2023, kata Ida, telah terbangun sebanyak 4.282 BLK Komunitas.

Adapun dalam program pembangunan BLK Komunitas pada 2023 ini, lembaga penerima bantuan BLK Komunitas menerima bantuan yang terdiri atas bantuan pembiayaan pembangunan gedung workshop, bantuan peralatan pelatihan vokasi untuk satu kejuruan yang diberikan dalam bentuk barang, serta pelatihan dasar bagi instruktur dan tenaga kepelatihan.

“Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat melalui pembangunan BLK Komunitas ini diharapkan bisa menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja dengan tujuan memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja,” imbuhnya.

Hadir dalam acara ini, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten, Pj. Bupati Tangerang Andi Ony dan anggota Forkopimda Kabupaten Tangerang, Pendiri Ponpes Daarul Archam K.H. Baikandi Abdul Ghani, beserta para ulama dan pimpinan ponpes.

Menurut Adi Mahfudz, Komisioner BNSP bahwa festival kemandirian BLK Komunitas ini tidak hanya menjadi peristiwa seremonial semata, tetapi juga momentum untuk mengapresiasi peran BLK dalam membentuk tenaga kerja yang berkualitas, siap bersaing, dan memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Sebagai bagian dari upaya nyata dalam mendukung pemberdayaan ekonomi dan ketenagakerjaan di Banten, peresmian BLK Komunitas ini menjadi tonggak bersejarah yang mengukuhkan komitmen pemerintah untuk terus memajukan sektor pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

Diharapkan, keberadaan BLK Komunitas di Banten dan Indonesia secara keseluruhan akan terus memberikan manfaat nyata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, ungkap Adi Mahfudz, Komisioner BNSP.


Artikel di atas juga sudah diterbitkan portal berita nasional TOPIKPOST.COM

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita ARAHNEWS.COM dan INFOBUMN.COM